DPR melalui alat kelengkapannya wajib melakukan pembahasan anggaran mitra kerja. Bagi mitra kerja, menentukan program kerja bagi mereka. Namun, belakangan maraknya kasus korupsi di kementerian dan lembaga memunculkan kekhawatiran anggota dewan ikut terseret diperiksa penegak hukum.
Kekhawatiran itu muncul karena penegak hukum terutama KPK, banyak menangani korupsi proses penganggaran di DPR yang. Anggota dewan yang ikut membahas anggaran terseret menjalani pemeriksaan di penegak hukum, berpotensi ikut diperiksa. Padahal, DPR merupakan lembaga yang membahas dan menyetujui tidaknya usulan anggaran yang diajukan mitra kerja.
Kondisi tersebut tergambar dalam rapat pembahasan anggaran mitra kerja dengan Komisi III yang membidangi hukum. Sejumlah anggota dewan Komisi III yang hadir enggan memberi kritik maupun memberikan masukan atas usulan anggaran yang diajukan MA, KPK, PPATK, LPSK, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Kejaksaan, dan Polri.
Anggota dewan merasa dilema. Karena KPK siap mengintai jikalau terjadi penyelewengan anggaran pada mitra kerja. Sebaliknya, jikalau tak melakukan pembahasan, bukan tidak mungkin Badan Kehormatan (BK) akan memberikan sanksi terhadap anggota dewan.
Dalam rapat yang digelar selama tiga hari mulai Senin (27/5) hingga Rabu (29/5), selama itu pula anggota dewan justru banyak melontarkan keluhan. Misalnya, anggota Komisi III Ahmad Yani.
Menurut Yani, siklus pembahasan anggaran kali ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembahasan diwarnai dengan suasana penuh kekhawatiran.
Komisi III hanya diberikan waktu dua hari untuk membahas dan mempelajari anggaran yang diusulkan mitra kerja untuk kemudian diserahkan ke Badan Anggaran. Padahal, kata Yani, mitra kerja Komisi III sebanyak 16 Kementerian maupun lembaga. Terlebih, usulan anggaran yang diajukan setebal buku.
