Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu berpendapat akan riskan membaca dan membahas dalam waktu yang singkat. Semakin dilema, kata Yani, sebagai anggota DPR jika ternyata dalam pelaksanaan anggaran yang disetujui muncul tindak pidana korupsi. Sebut saja kasus proyek pengadaan SIM tahun anggaran 2011.
“Nanti kita bisa dipanggil kaya kasus simulator. Kita sekarang seperti buah simalakama, tidak kita bahas nanti dipanggil BK, hadir jadi malapetaka. Kita serahkan saja ke Banggar. Mumpung ada KPK,” ujarnya Rabu (29/5).
Aboe Bakar Al Habsyi punya pandangan serupa. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu khawatir dengan membahas anggaran. Menurutnya, jika mendorong anggaran mitra kerja di daerah pemilihan boleh jadi akan dicurigai. Pasalnya bukan tidak mungkin dituding adanya kepentingan tertentu.
Menaggapi keluhan itu, Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy menyatakan memahami kekhawatiran anngota komisi. Cuma, sebagai anggota dewan berkewajiban untuk melakukan pembahasan anggaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pasalnya itu tadi, mitra kerja dapat bekerja maksimal dengan didukung anggaran yang memadai.
Ditemui usai rapat, Ketua Komisi IIII Gede Pasek Suardika membenarkan keluhan anggotakomisi. Pasalnya jika dipanggil KPK, citra anggota dewan akan menurun kendatipun tidak bersalah.
Itu karena opini masyarakat cenderung negatif ketika melihat anggota dewan yang diperiksa KPK. Atas dasar itulah anggota dewan menyerahkan persetujuan pembahasan anggaran pada fraksinya masing-masing, tutur Pasek.
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudohusodo tak mau mendegar alasan anggota DPR terkait kewajiban membahas anggaran mitra kerjanya. Menurutnya, sepanjang sesuai aturan dan pembahasan secara obyektif tanpa kepentingan tertentu, anggota dewan tak perlu khawatir. “Kalau tidak salah, mengapa harus takut dipanggil KPK,” pungkas politisi Partai Golkar itu.
