Mirza Adityaswara, terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) pengganti Darmin Nasution. Hal tersebut terungkap setelah Komisi XI DPR melakukan voting. Menurut Ketua Komisi XI Olly Dondokambey, voting dilakukan setelah Komisi XI DPR melakukan rapat internal.
“Sudah ambil keputusan untuk dilaporkan ke paripurna besok, dari dua calon yang diusulkan Presiden, saudara Mirza Adityaswara yang terpilih,” kata Olly di Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (16/9).
Dalam voting kali ini, kata Olly, terdapat empat pilihan yang bisa diambil anggota dewan. Pilihan pertama adalah memilih Mirza sebagai DGS BI. Kedua, memiilih Anton Hermanto Gunawan, ketiga menolak kedua calon dan keempat abstain. Dari 48 suara anggota dewan, yang memilih Mirza adalah 32 orang.
Sedangkan yang memilih Anton dua orang, yang menolak kedua calon sembilan orang, abstain satu orang dan tak memilih dari empat pilihan satu orang. “Dengan demikian sudah bisa disahkan. Kita lakukan voting, karena tidak membatasi keinginan seluruh fraksi. Secara demokratis Mirza terpilih dengan 32 suara,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IX Harry Azhar Aziz mengatakan, terdapatnya empat pilihan dalam voting kali ini merupakan hasil dari rapat internal. Menurutnya, dalam rapat internal, sejumlah fraksi berkeinginan agar terdapat pilihan menolak kedua calon. Jika penolakan ini angkanya lebih besar, maka surat usulan yang dilayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernomor R-39/Pres/8/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 itu dikembalikan.
“(Pilihan penolakan, red) Mencerminkan sikap Komisi XI atas surat presiden. Tetap setujui pengajuan Presiden, tapi ada juga menolak dan abstain,” kata politisi dari Partai Golkar itu.
Ia mengatakan, dengan terpilihnya Mirza sebagai DGS BI, maka komposisi dewan gubernur di BI semakin lengkap. Atas dasar itu pula, hasi keputusan yang diammbil melalui rapat dewan gubernur tak rentan digugat. “Dulu terbuka lebar, komisi berpendapat itu harus terpenuhi dan berikan kekuatan legal lebih utuh di BI,” katanya.
Menurut Harry, terpilihnya Mirza sebagai DGS BI untuk menggantikan Darmin Nasution, yakni sampai Juli 2014. Namun, Mirza bisa saja menjabat sebagai DGS BI selama lima tahun, apabila mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan.
Dalam Pasal 41 ayat (5) UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI menyatakan anggota dewan gubernur diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan berikutnya.
Mengenai jabatan pergantian antar waktu ini, kata Harry, MK telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar. Dalam putusannya, MK membatalkan Pasal 22 ayat (1) khususnya frasa “pergantian antarwaktu” (anggota BPK) dan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK karena bertentangan dengan UUD 1945. Putusan yang sama juga pernah diuji untuk jabatan pimpinan KPK.
“Mirza bisa menggugat ke MK untuk supaya miliki jabatan lima tahun, selama belum diubah, masa jabatan (Mirza sebagai DGS BI, red) berakhir 2014,” kata Harry. Namun ia membantah jika hal ini dianggap saran untuk Mirza.
Harry menilai, dari putusan voting terlihat bahwa kedua calon yang diajukan Presiden SBY sama-sama memiliki kompetensi yang baik. Hal ini terlihat dari terdapatnya anggtoa dewan yang memilih kedua calon sebagai DGS BI. “Kompetensi kedua calon ini cukup kompeten. Jika suara yang menolak lebih besar, maka tidak kompeten,” katanya.
Terkait informasi yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa transaksi yang pernah dilakukan Mirza pada tahun 2012 itu bukanlah transaksi mencurigakan. Menurut Harry, dari informasi PPATK, transaksi Mirza tersebut masih sesuai dengan profilnya sebagai pejabat plat merah ataupun Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Itu lingkup profil yang wajar,” pungkasnya.
















