Komisi XI DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) pengganti Darmin Nasution. Calon pertama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ini adalah Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara.
Dalam pemaparannya, Mirza mendukung diterapkannya asas resiprokal di sektor perbankan. Menurutnya, penerapan asas ini bertujuan agar perbankan dalam negeri menjadi lebih prudent. "Negara lain perlu lebih terbuka terhadap bank asal Indonesia atau asas resiprokal," katanya di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (3/9).
Mirza mengigatkan, jika asas resiprokal diterapkan maka Indonesia harus terbuka dengan kehadiran bank asing di dalam negeri. Atas dasar itu, peran BI sangatlah besar dengan mengedepankan aspek prudential, faktor kepemilikan dan pengelolaan bank asing tersebut.
Begitu juga jika negara asal bank asing itu mengalami krisis, maka di Indonesia akan mengalami guncangan. Mirza mengatakan, prudent-nya sebuah bank penting dalam menjaga stabilitas keuangan di dalam negeri. "Misal bank nasional tidak prudent, tapi asing prudent, demi stabilitas kita pilih yang prudent," ujar Mirza.
Dia berharap, ke depan kebijakan-kebijakan BI terus mendukung pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, BI juga tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
"BI perlu melakukan reposisi perannya. Sehingga, kebijakannya diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan tetap menjaga stabilitas rupiah," kata Mirza.
Atas dasar itu, BI tak harus selalu fokus dalam menekan laju pergerakan rupiah. Mirza berharap, kerjasama antara BI dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah penting dalam menjaga laju inflasi.