Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Iklim masuk tahap harmonisasi dan pembulatan di badan legislasi (Baleg) DPR. Dalam proses pembahasan itu Komisi XII DPR mengusulkan RUU Perubahan Iklim digabung RUU tentang Perubahan Atas UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Demikian disampaikan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, dalam rapat pleno RUU Perubahan Iklim di kompleks parlemen, Rabu (04/02/2026) kemarin. Bob mengingatkan beberapa waktu lalu Baleg mendengarkan penjelasan, urgensi dan filosofi RUU Perubahan Iklim yang disampaikan pengusul. Membahas juga sinkronisasi kebijakan nasional menghadapi krisis iklim dan penguatan komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon secara berkelanjutan.
Rapat yang digelar kali ini agendanya mendengarkan hasil kajian tim ahli atas pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi RUU Perubahan Iklim. Kendati demikian pimpinan Baleg DPR menerima surat dari pimpinan Komisi XII DPR yang intinya mengapresiasi inisiasi fraksi PAN atas usulan RUU Perubahan Iklim sebagai bentuk keseriusan DPR dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim.
Komisi XII mengingatkan pembahasan RUU Perubahan Iklim harus memenuhi prinsip kehati-hatian untuk mencegah tumpang tindih norma. Mengingat, isu perubahan iklim berkaitan dengan lingkungan hidup dan energi yang menjadi fokus kerja Komisi XII DPR.
Baca juga:
- Menyorot 7 Masalah Krusial dari Emisi hingga Korporasi dalam RUU Perubahan Iklim
- 2 Hal Ini Luput Dicermati RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
- Perubahan Iklim Kian Ekstrem, RUU Khusus Didorong Segera Disahkan
Pembentukan UU baru yang substansinya beririsan dengan regulasi lama dikhawatirkan menghasilkan dualisme norma dan tantangan implementasi. Bob menyebut secara yuridis UU PPLH berstatus kumulatif terbuka, sehingga memungkinkan merevisi beleid itu secara komprehensif.
“Komisi XII secara resmi mengusulkan RUU Perubahan Iklim ditunda untuk sementara. Sebagai langkah strategis Komisi XII berkomitmen mengintegrasikan semua materi, gagasan, dan norma dari usulan RUU itu dalam proses revisi UU 32/2009 yang akan segera dimulai,” kata politisi partai Gerindra itu membacakan surat Komisi XII DPR.
