Korupsi (suap) menjadi salah satu persoalan besar yang kerap dihadapi lembaga peradilan. Hal ini membuktikan masih ada persoalan minimnya integritas di kalangan aparatur peradilan saat ini.
Komisioner Komisi Yudisial Sukma Violetta mengatakan salah satu masalah yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya hakim yakni minimnya integritas. KY mencatat periode 2012-2024 sebanyak 29 hakim ditangkap dan 2 diantaranya hakim agung. Termasuk panitera, pejabat MA, hingga mantan pejabat MA.
Padahal, penegakan hukum terhadap kasus korupsi telah banyak dilakukan. Mengutip hasil penelitian ICW hukuman penjara yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara korupsi sangat rendah rata-rata di bawah 4 tahun dan denda Rp180 juta. Untuk itulah, aparat penegak hukum yang melakukan penindakan kasus korupsi harus bersih, berintegritas, dan memiliki kompetensi tinggi.
“Untuk menghasilkan aparat penegak hukum dan aparat penegak keadilan yang berintegritas tinggi harus menggunakan manajemen SDM yang plus-plus, ada reward and punishment,” kata Sukma dalam seminar bertema “Pemberantasan Korupsi: Masihkah Ada Harapan?”, Rabu (6/11/2024) di Jakarta.
Baca Juga:
MA: Kasus Suap Hakim PN Surabaya Tidak Pengaruhi Kinerja
Dugaan Suap Hakim PN Surabaya, Bukti Masih Ada Persoalan Integritas
Sukma merekomendasikan bagi aparat penegak hukum (hakim) yang menjunjung tinggi integritas agar diganjar penghargaan yang sesuai. Sebaliknya, bagi hakim yang mengabaikan integritas harus dikenakan sanksi yang setimpal. Contohnya, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pemeriksaan KY merekomendasikan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang menjatuhkan vonis bebas terdakwa Ronald Tannur dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.
KY merekomendasikan ketiga hakim PN Surabaya itu dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk diproses lebih lanjut. Tapi Sukma menyebut ketiga hakim itu tak kunjung diproses MKH sampai akhirnya dicokok Tim Jampidsus Kejaksaan Agung. Sukma menegaskan SDM lembaga penegak hukum harus dipastikan integritasnya. Karena itu, proses rekrutmen sangat penting mengedepankan syarat integritas ini.
