Komnas HAM, Stanley melanjutkan, juga akan mewakili Indonesia dalam forum HAM internasional. Serta menyampaikan kepada badan HAM internasional atas pengamanan dan pengawasan penerapan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Salah satu contoh yaitu Tinjauan Periodik Universal (UPR) yang berlangsung tiap empat tahun sekali di PBB.
Sebagai salah satu bentuk protes atas pemotongan anggaran, Stanley mengatakan Komnas HAM sudah menyurati Menteri Keuangan, Agus Martowardojo pada 16 Maret 2012. Sebulan kemudian surat itu direspon, dan permintaan Komnas HAM ditolak. Komnas HAM diminta mengikuti aturan Menkeu. Menurut Stanley, sikap itu bentuk kesewenang-wenangan Menkeu yang tidak mengerti persoalan HAM yang dihadapi Indonesia.
Lebih jauh Stanley khawatir ada yang mencoba melemahkan lembaga negara di bidang HAM. Terlebih bila anggaran saat ini dijadikan acuan pemerintah untuk alokasi anggaran APBN bagi Komnas HAM di tahun-tahun berikutnya.
Dalam kesempatan sama, Anggota Komnas Perempuan, Desti Murdijana, mengatakan pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan Komnas Perempuan. Sedangkan sisanya berasal dari lembaga donor.
Menurut Desti jika mengacu mandat yang diemban Komnas Perempuan, maka anggaran dari pemerintah sebesar Rp10, 6 miliar itu tidak cukup. Setelah dialokasikan untuk belanja mengikat, dana yang tersisa Rp3,9 miliar. Kemudian harus dipotong sebesar Rp3,3 miliar, sebagaimana kebijakan pengetatan anggaran yang diterbitkan pemerintah. Sehingga jumlah dana yang dapat digunakan Komnas Perempuan untuk menjalankan program kerja tahun 2012 hanya Rp600 juta.
Akibat pemotongan anggaran itu, kerja-kerja Komnas Perempuan jadi terhambat. Misalnya dalam melaksanakan program kerja membuat catatan tahunan tentang tren kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya pemangkasan anggaran maka tahun depan catatan tahunan kemungkinan besar tidak dapat diterbitkan.
Proses pembuatan catatan tahunan, Desti mengungkapkan, terkait juga dengan pelatihan terhadap rekan kerja Komnas Perempuan di daerah. Karena catatan tahunan dihasilkan dari pemantauan yang dilakukan di berbagai daerah. Hambatan serupa juga terjadi pada program kerja lainnya, seperti kampanye, merespon kasus dan lainnya.
