Pada awal April lalu pemerintah memperketat APBN 2012, sehingga anggaran di setiap lembaga negara dipangkas. Tak terkecuali, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun langkah itu diprotes oleh ketiga lembaga yang fokus membidangi HAM tersebut.
Menurut komisioner Komnas HAM, Joseph Adi Prasetyo, anggaran yang diterima Komnas HAM Rp53,7 miliar dengan pemangkasan sebesar Rp7,36 miiliar. Sedangkan Komnas Perempuan Rp10,6 miliar, dipotong Rp3,3 miliar. Jika dilihat sepintas, jumlah potongan anggaran Komnas HAM tergolong kecil jika dibandingkan dengan Komnas Perempuan.
Stanley, demikian Joseph Adi Prasetyo disapa, mengingatkan belanja mengikat Komnas HAM mencapai 65 persen dari total anggaran yang diperoleh. Sedangkan sisanya untuk menjalankan program kerja. Mengingat adanya efisiensi anggaran maka alokasi dana untuk program kerja itu ikut dipotong. Bagi Adi hal itu akan berpengaruh bagi pelaksanaan program kerja Komnas HAM.
Sebelum disahkannya APBN 2012, menurut Stanley, Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan lembaga negara lain, seperti Bappenas dan Komisi III DPR untuk mendorong agar tidak ada pemotongan anggaran. Malah, Komnas HAM meminta anggaran dinaikkan karena kerja Komnas HAM lebih banyak, mengingat pelanggaran HAM cenderung meningkat.
Setiap tahun, Komnas HAM menerima aduan yang jumlahnya mencapai 6400 kasus. Sedangkan kasus yang berhasil ditangani hanya sekira lima persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan itu menurut Stanley adalah anggaran.
Hal itu menurut Stanley bukan tanpa alasan, karena biaya operasional untuk menjalankan program kerja biayanya tidak murah. Dia mencontohkan ketika Komnas HAM melakukan pemantauan kasus HAM di daerah terpencil seperti Papua, dimana harga barang dan jasa tergolong mahal jika dibandingkan dengan wilayah Jawa.
Stanley mengingatkan Komnas HAM dibentuk atas mandat tiga undang-undang, yakni UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Oleh karenanya penguatan terhadap Komnas HAM sangat penting.
