“Ini membuat kami resah sekaligus mempertanyakan sejauh mana negara memberikan perhatian dan support,” kata Desti kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (21/5).
Sementara Ketua KPAI, Maria Ulfah Anshor, menekankan pentingnya posisi lembaga negara yang mengurusi HAM (LN HAM) dalam struktur tata negara. Menurutnya, komitmen pemerintah sebagai penyelenggara perlindungan anak seharusnya bukan sekedar basa basi. Sehingga LN HAM dapat dipandang sebagai lembaga independen yang posisinya penting dalam struktur negara. Misalnya temuan yang disampaikan LN HAM dalam suatu kasus harus ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga negara terkait.
Pemerintah, menurut Maria harus memperkuat posisi LN HAM, salah satunya dengan memberi dukungan anggaran yang cukup. Maria mengaku anggaran pemerintah untuk KPAI Rp8,6 miliar, dipotong 20,4 persen. Jumlah itu menurut Maria lebih kecil dari yang telah disepakati dari hasil komunikasi sebelumnya antara Komisi VIII dan KPAI.
Selain itu Maria juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan HAM di Indonesia. Pasalnya, pemerintah dirasa menempatkan SDM pendukung yang kurang mumpuni di KPAI. Akibatnya, gagasan untuk penguatan HAM ke tingkat implementasi dalam bentuk program kerja dan anggaran yang baik tidak dapat terwujud. “Ini yang harus dipertimbangkan (pemerintah,-red),” ujarnya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Indra menyayangkan pemotongan anggaran ketiga lembaga negara itu. “Ini adalah bentuk refleksi politik anggaran pemerintah yang jelas-jelas tidak mendukung penegakan dan penyelenggaraan HAM,” kata Indra kepada hukumonline.
Kalaupun perlu ada kebijakan penghematan atau pengetatan APBN, lanjut Indra, pemerintah seharusnya memotong anggaran birokrasi yang tidak produktif. “Seperti anggaran perjalanan keluar negeri, dan lain lain,” pungkas Indra.
