Dyah membeberkan bentuk pelanggaran HAM yang lain. RTI bertindak seolah-olah sebagai penyelidik, penuntut, sekaligus pengetuk palu hukuman kepada tiga orang ini, tukasnya. Padahal, lanjutnya, alat lembaga negara saja tidak ada yang memiliki kewenangan itu secara sekaligus.
Respon RTI
Saat perkara di PHI mulai bergulir, Komnas HAM ternyata merespon aduan Ayu dkk dengan berkirim surat kepada manajemen RTI untuk memberikan klarifikasi. Komnas HAM memberi tenggat waktu hingga 22 Mei lalu kepada RTI guna memberi tanggapan.
RTI, melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Makarim&Taira mengaku sudah membalas surat ke lembaga yang kini dipimpin Ifdhal Kasim itu. Sudah kami balas kira-kira dua minggu yang lalu, ujar Yudhistira Setiawan, kuasa hukum RTI kepada hukumonline di PHI Jakarta, Kamis (6/6).
Pada intinya RTI berkeinginan agar Komnas HAM tidak perlu lagi cawe-cawe dalam perkara ini. Alasannya sederhana. Komnas HAM bisa menghentikan pemeriksaan atas laporan apabila ada upaya hukum yang lebih efektif untuk menyelesaikan perkara yang dilaporkan itu, tandasnya.
Pendapat Yudhistira bukan pepesan kosong. Pasal 91 Ayat (1) huruf d UU No 31 Tahun 1999 tentang HAM merumuskan, pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan. Upaya hukum yang lebih efektif itu, menurut Yudhistira adalah dengan penyelesaian di PHI.
Tentang PKWT
Dalam persidangan yang digelar pada Kamis (6/6), majelis hakim memberi kesempatan kepada kuasa hukum RTI untuk menyampaikan berkas dupliknya. Majelis sidang itu diketuai oleh hakim Sir Johan.
Sekadar mengingatkan, Ayu dkk adalah staf kontrak pada salah satu program yang dijalankan RTI. Sedianya program itu berlangsung selama 5 tahun sejak 2005 hingga 2010. Meski begitu, kontrak Ayu dkk dalam program itu dihitung dan diberlakukan tiap tahun. Artinya hingga perkara ini mencuat, Ayu dkk sudah tiga kali menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
