Reytman Aruan, Kasubag Hukum dan Organisasi Ditjen PHI dan Jamsostek Depnakertrans pernah berpendapat bahwa dalam perkara ini, demi hukum kontrak Ayu dkk berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Artinya, ketika hubungan kerja putus, mereka berhak atas pesangon.
Dimintai tanggapannya, Yudhistira mengaku hanya melayani apa yang digugat dan dituntut Ayu dkk. Para penggugat di dalam gugatannya tidak menyinggung mengenai status dan hak mereka terhadap PKWT.
Sebaliknya, lanjut Yudhistira, penggugat malah menuntut dibayarkannya ganti rugi atas diputuskannya kontrak para penggugat dalam program DBE. Karena itu, kami menganggap, para penggugat mengakui statusnya sebagai karyawan kontrak, cetusnya.
Dyah punya alasan sendiri untuk lebih memilih ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dari pada pesangon. Menurut saya, ketentuan yang lebih menguntungkan buruh lah yang digunakan, jawabnya. Memang. Jika dihitung-hitung, ternyata jumlah ganti rugi lebih menggiurkan ketimbang pesangon. Besar yang dituntut bervariasi antara Rp115 juta hingga Rp204 juta.
Komnas HAM berwenang
Ridha Saleh, Wakil Ketua Komnas HAM angkat bicara. Menurutnya, Komnas HAM berkewajiban mendorong penyelesaian tiap perkara yang dilaporkan pekerja. Sesuai prosedur, Komnas HAM akan meminta pengusaha yang dilaporkan pekerja untuk memberikan klarifikasi. Setelah klarifikasi, tidak serta merta berarti masalah selesai. Bisa jadi klarifikasi itu akan ditindaklanjuti, terang Ridha melalui saluran telepon, Kamis (6/6).
Namun demikian, sambung Ridha, Komnas HAM dalam praktiknya akan menghentikan penyidikan ketika pengadilan sudah memproses laporan buruh. Paling kita akan melakukan pemantauan terhadap proses peradilan itu termasuk juga terhadap pekerjaan itu.
Pemantauan, lanjut Ridha, tetap dilakukan guna melihat sejauh mana pengusaha atau perusahaan menghormati dan menegakkan hak asasi para pekerja. Pasalnya, ia khawatir pengusaha hanya akan memenuhi hak keperdataan para pekerja. Ini sesuai dengan prinsip Komnas HAM yang terus aktif dalam mengawasi, melindungi dan menegakkan HAM.
Sayang, mengenai kerap terjadinya praktek pelanggaran atas buruh PKWT dan juga outsourcing ini, Komnas HAM belum bisa berbuat banyak. Padahal, banyak kalangan berpendapat bahwa sistem kontrak dan outsourcing adalah juga bentuk pelanggaran HAM. Untuk ini, kami masih membahasnya, pungkas Ridha Saleh.
Nah, wahai kelas kerah biru. Selain ke PHI, manfaatkan pula saluran via Komnas HAM guna mencari keadilan. Menarik untuk kita tunggu efektivitas kinerja komisi ini dalam menangani kasus perburuhan.
