Komnas HAM RI meminta Polri untuk menangani kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami merekomendasikan Mabes Polri agar melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan karena ini korbannya anak-anak. Mereka kelompok rentan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, seperti dilansir Antara, Kamis (27/3).
Komnas HAM, kata dia, juga meminta agar Polri mengungkap peran seseorang yang menjadi perantara hubungan antara F dengan Fajar serta kemungkinan adanya perantara-perantara lainnya.
Baca Juga:
- Polri Tetapkan Eks Kapolres Ngada Tersangka Asusila dan Narkoba, DPR: Keputusan yang Tegas!
- LPSK Catat Permohonan Restitusi Korban Kekerasan Seksual Meningkat Signifikan
Sebagai informasi, F merupakan tersangka yang menjadi pemasok seorang anak berusia enam tahun kepada Fajar di salah satu hotel di Kota Kupang, NTT.
“Saudara Fajar pertama kali memesan jasa layanan kencan dengan F. Pemesanan kencan tersebut dilakukan melalui perantara seorang perempuan dewasa yang diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang,” katanya.
Selain itu, lanjut Uli, Komnas HAM meminta agar Polri memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarganya.
















