Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus menjawab persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
“Pembaruan ini harus menjawab persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana Indonesia yang selama ini rentan mengabaikan prinsip due process of law (proses hukum yang adil), presumption of innocence (praduga tak bersalah), dan perlindungan hak-hak kelompok rentan,” kata Atnike dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/5).
Ia menjelaskan salah satu rekomendasi Komnas HAM dalam kajian RUU KUHAP pada tahun 2023, yaitu perlunya kajian lebih mendalam untuk memperbaiki muatan RUU KUHAP. Pada tahun ini, Komnas HAM kembali melanjutkan kajian RUU tersebut dan berfokus pada perkembangan peraturan pidana.
Baca juga:
- 5 Catatan Kritis FH UB Untuk RUU KUHAP
- RUU KUHAP Perlu Cermati 3 Pasal dalam Konstitusi
- Susun DIM RKUHAP, FH Universitas Brawijaya Ingatkan Bahaya Hukum Tanpa Kontrol
Dalam kajian yang tengah disusun, kata Atnike, terdapat sejumlah pokok pengaturan peradilan pidana yang menjadi atensi dan diusulkan untuk diubah, yakni penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, dan praperadilan.
Kemudian, keadilan restoratif, hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, ahli, dan korban, hak-hak kelompok disabilitas, perempuan, dan lansia, bantuan hukum, upaya hukum serta pembuktian dan konektivitas.
“Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh DPR RI untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif dalam pembaruan hukum acara pidana berbasis HAM,” ucap Atnike.
















