Perlindungan hak pekerja masih menjadi sorotan yang belum kunjung selesai di Indonesia, padahal UUD 1945 telah mengatur adanya hak atas pekerjaan dan imbalan serta perlakuan yang adil. Sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, kehadiran pengaturan oleh negara dibutuhkan sebagai instrumen intervensi publik untuk meminimalisir pelanggaran terhadap hak yang sepatutnya didapatkan oleh warga negara dalam bekerja. Berbeda dengan hak sipil dan politik yang justru menuntut seminimalnya campur tangan negara, hak dalam pemenuhan ekonomi justru membutuhkan peran aktif bahkan intervensi negara agar kesejahteraan terwujud tanpa adanya ketimpangan sosial.

Pengaturan perlindungan hak pekerja pasca reformasi telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sayangnya, undang-undang ini dinilai sudah tidak mampu mengakomodir perlindungan hak pekerja seiring perkembangan zaman. Bahkan, pengujian ke Mahkamah Konstitusi telah dilakukan sebanyak 45 kali yang 13 permohonan diantaranya dikabulkan dengan substansi permohonan berkisar mengenai upah minimum, perjanjian kerja, jaminan perlindungan kerja dan hubungan kerja. Banyaknya permohonan bukan sekadar angka, namun refleksi keresahan masyarakat atas kondisi hak pekerja yang belum terlindungi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun, upaya permohonan pengujian undang-undang tidak membuahkan hasil yang terlihat dari banyaknya jumlah permohonan yang ditolak, bahkan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Desakan untuk melakukan perubahan akhirnya diakomodir justru di masa pandemi. Pemerintah melakukan percepatan pembahasan perubahan ketenagakerjaan bersamaan dengan pembahasan materi lain seperti perizinan dan investasi, perpajakan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah yang dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Proses pembahasan yang terkesan terburu-buru serta penerapan metode omnibus law menyebabkan materi ketenagakerjaan pun tidak tuntas dan tidak menjawab kebutuhan buruh yang memunculkan kembali judicial review bahkan sehari setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 11 Tahun 2020. Pembatalan Perppu tersebut menghadirkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Perjuangan selama 20 tahun pun terbayar dengan putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang diakomodir dalam 3 isu penting yaitu perlindungan buruh dengan mengembalikan keseimbangan antara perlindungan buruh dan keberlangsungan usaha, penataan ulang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta perintah untuk memisahkan aturan ketenagakerjaan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.
Putusan MK memang menyatakan inkonstitusional sebagian pasal yang terkait dengan ketenagakerjaan. Makna inkonstitusional yaitu menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang berarti tidak sesuai dengan prinsip dasar yang menjadi cita negara. Bila menilik dari pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan, MK memang memberikan rumusan yang memberi arah perubahan makna terhadap pasal tersebut agar konstitusional. Namun, perubahan pasal belum memperlihatkan standing MK terhadap paradigma yang sesungguhnya dari perlindungan ketenagakerjaan.
Pernyataan inkonstitusional pada akhirnya terkesan memberikan perlindungan formil semata, belum merekonstruksi ulang paradigma yang belum tepat dari klaster ketenagakerjaan. Misal, Pasal 42 ayat (4) [Pasal 81 angka 4] UU Cipta Kerja yang rumusan awalnya berisikan kebolehan tenaga kerja asing, diubah oleh MK dengan menambahkan klausul pertimbangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sayangnya, rumusan ini tidak sepenuhnya memberi perlindungan bagi TKI. Pertimbangan seperti apa yang dimaksud dalam pasal ini, kuantitas atau kualitas kah? Sejauh mana pertimbangan ini mempengaruhi kebolehan terhadap penggunaan TKA? Apalagi melihat data Kementerian Ketenagakerjaan mengenai jumlah TKA mencapai 183 ribu orang pada tahun 2024. Belum lagi Pasal 56 ayat (3) [Pasal 81 angka 12] dengan rumusan awal mengenai jangka waktu PKWT yang ditentukan berdasarkan perjanjian kerja diubah dengan penambahan batas maksimum jangka waktu PKWT yaitu 5 tahun termasuk perpanjangan. Penambahan klausul ini terkesan positif dengan memberi batas waktu, sehingga menjamin kepastian hukum terhadap pekerja dengan status PKWT. Meskipun demikian, klausul jangka waktu tidak dapat menjawab langkah selanjutnya pasca lima tahun, apakah terdapat kewajiban bagi Perusahaan untuk mengangkat PKWT menjadi pekerja penuh waktu atau PKWTT alias pegawai tetap?
Mengembalikan Tafsir Perlindungan Pekerja
Berkaca dari Konstitusi Denmark, Pasal 75 mengatur tanggung jawab negara untuk menjamin adanya pekerjaan bagi warga negaranya yang diterapkan dengan penerapan model flexicurity dimana terdapat kebebasan kerja yang diiringi dengan jaminan pengangguran, negosiasi upah yang kuat oleh serikat buruh dan kepastian jam kerja dan kompensasi. Penerapan ini menempatkan Denmark sebagai negara peringkat pertama dalam Labour Right Index dan ITUC (International Trade Union Confederation) Global Rights Index, yang dilihat dari adanya akses terhadap keadilan, perlindungan dari pemberhentian sepihak serta kepastian hukum dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.
Pengalaman Denmark perlu dipelajari karena Indonesia memiliki lapangan kerja informal sebanyak 57,80 persen dari keseluruhan ketersediaan lapangan kerja pada 38 Provinsi. Bahkan jumlah pengangguran makin bertambah ditengah kondisi ekonomi bangsa yang tidak kunjung sehat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat kenaikan jumlah pengaduan korban PHK dari tahun 2023-2024 sebanyak 3.000 menjadi 8.786 pada awal tahun 2025 yang dilengkapi dengan data Kementerian Ketenagakerjaan pada akhir tahun 2025 sebanyak 18.610 orang korban PHK. Persoalannya, PHK yang dilakukan oleh perusahaan kadangkala dilakukan sepihak dan tanpa informasi mengenai kompensasi yang didapatkan. Belum lagi hak pada saat bekerja yang belum dipenuhi terutama untuk PKWT yang membutuhkan jaminan kesejahteraan.
















