Rangkap jabatan Wakil Menteri menunjukkan krisis kepemimpinan dan tata kelola birokrasi. Pasal 23 UU Kementerian Negara hanya melarang rangkap jabatan bagi Menteri, sehingga memberi celah hukum bagi Wakil Menteri. Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 berupaya menutup celah ini dengan menafsirkan larangan rangkap jabatan juga berlaku mutatis mutandis terhadap Wakil Menteri. Namun, karena tafsir tersebut hanya terdapat dalam pertimbangan putusan (ratio decidendi) dan bukan amar, sebagian kalangan menilai ia tidak mengikat sebagai norma hukum.

Perbedaan pandangan itu akhirnya dimanfaatkan untuk memperluas kendali eksekutif. Fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri tidak lagi didasarkan pada profesionalisme, melainkan pada kehendak politik Presiden dalam mengisi jabatan strategis. Praktik ini menjadi wujud liberalisasi kekuasaan eksekutif melalui pemanfaatan celah legal-konstitusional yang tersedia.
Aspek Legal-Konstitusional
Jabatan Wakil Menteri tidak memiliki landasan konstitusional langsung dalam UUD NRI 1945. Keberadaannya bergantung pada kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945. Dalam situasi hukum demikian, interpretasi Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran signifikan dalam memberikan pedoman normatif terhadap jabatan Wakil Menteri dengan tetap berpedoman kepada kerangka UU Kementerian Negara. Salah satu yang memberi konstitusionalitas jabatan Wakil Menteri adalah Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 yang mendukung eksistensi Wakil Menteri dan kewenangan Presiden dalam pengangkatannya.
Sebelum tahun 2011, dasar hukum Wakil Menteri di bawah undang-undang terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang materinya digabung dengan materi struktur kementerian negara lainnya dan Perpres-nya diberi nama “Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara”. Perpres tersebut tergolong dinamis karena terjadi perubahan sebanyak 3 kali sejak tahun 2009. Baru pada tahun 2011 dibentuk Perpres khusus dengan nomenklatur judul “Wakil Menteri” yang juga begitu dinamis karena terjadi perubahan berkala dimulai dari Perpres 60/2012, Perpres 134/2014, dan terakhir Perpres 77/2021. Perpres tersebut secara garis besar mengatur Wakil Menteri dalam 6 hal: pertanggungjawaban, tugas, pengangkatan-pemberhentian, hak keuangan, sumber pengisian, hingga kewajiban koordinasi.
Sejak Perpres 60/2012 memang tidak ada larangan yang secara tegas terhadap rangkap jabatan Wakil Menteri sebagaimana larangan rangkap jabatan terhadap menteri yang ada dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara. Hal itu disebabkan karena dasar pembentukan dari Perpres itu untuk menindaklanjuti Putusan MK 79/PUU-IX/2011 yang menguji Pasal 10 UU Kementerian Negara, yang esensinya belum fokus pada persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri, tetapi fokusnya pada konstitusionalitas jabatan Wakil Menteri dan eksesivitas pengangkatannya oleh Presiden.
Akan tetapi, penulis menemukan sumber hukum peraturan perundang-undangan dalam Perpres 60/2012, yang ‘semangat’ untuk melarang rangkap jabatan Wakil Menteri itu ada dalam Perpres itu sendiri. Hal itu terdapat dalam Pasal 7 Perpres 60/2012 yang mengatur, apabila Wakil Menteri berasal dari Pegawai Negeri harus diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Hakikat keberadaan pasal tersebut sebenarnya jika dibaca secara jernih, tidak menginginkan adanya rangkap jabatan antara Wakil Menteri dengan Pegawai Negeri. Namun masalahnya, saat ini rangkap jabatan itu terjadi antara Wakil Menteri dengan jabatan lainnya seperti Komisaris BUMN yang tidak berstatus Pegawai Negeri.
Kemudian melalui Putusan MK 80/PUU-XVII/2019, isu mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri muncul dalam pengujian undang-undang, namun ia bukan menjadi isu utama, melainkan penunjang terhadap isu utamanya yakni: problem jabatan Wakil Menteri dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara. Hal ini dapat dilihat dari petitum pemohon saat itu, yang fokus pada Pasal 10 UU Kementerian Negara. Isu tentang rangkap jabatan memang menjadi salah satu isu penunjang yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim dengan memberikan penafsiran ekstensif terhadap jabatan “Menteri” yang harus dimaknai juga sebagai “Wakil Menteri”. Dengan demikian larangan rangkap jabatan yang terdapat dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara juga harus dimaknai sebagai larangan rangkap jabatan kepada Wakil Menteri.
















