Konstitusionalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri
OPINI

Konstitusionalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Pasca terbitnya Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ini seharusnya tidak ada lagi Wakil Menteri merangkap jabatan lain termasuk jabatan komisaris di BUMN.

•Bacaan 7 Menit
FR
Penulis Opini

Sampai hari ini belum ada tujuan teknokratis yang ideal muncul ke wacana publik untuk membenarkan rangkap jabatan Wakil Menteri yang dapat diterima dengan akal sehat. Tidak salah jika publik menilai, rangkap jabatan ini hanya sekedar untuk mengambil profit dari sektor lain untuk menguntungkan Wakil Menteri atau upaya elit politik untuk menabung dalam rangka kebutuhan elektoral masa depan. Penalaran MK yang terbuka dengan kondisi sosio-politik dalam Putusan MK sebelumnya yang membatalkan presidential threshold, semoga kembali terulang dalam pengujian tentang rangkap jabatan Wakil Menteri.

Ada banyak manfaat yang akan diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan masa depan jika MK menyatakan Wakil Menteri juga dilarang merangkap jabatan, diantaranya: pertama, putusan ini dapat mengurangi perilaku antagonistik Presiden yang kian lama semakin leluasa dalam menentukan postur kabinet dan mengembalikannya ke dalam koridor legal-konstitusional yang membatasi kekuasaannya. Kedua, mempersempit ruang transaksional-pragmatis dalam pengalokasian jabatan Wakil Menteri oleh Presiden. Dengan larangan ini, daya tarik jabatan Wakil Menteri di hadapan koalisi Presiden setidaknya kian menurun, karena tidak lagi dapat dirangkap dengan jabatan lain. Ketiga, memastikan alokasi keuangan negara digunakan dengan tepat untuk orang yang tepat dalam pengisian jabatan. Keempat, mempertegas jabatan Wakil Menteri untuk fokus menjadi instrumen pendukung Menteri agar berkontribusi secara efektif, tidak sekedar menjadi jabatan yang transaksional. Kelima, memberi peluang untuk merevisi Perpres Wakil Menteri. Perpres ini dapat menjadi salah satu pendekatan ideal untuk mengkaji konstitusionalitas rangkap jabatan Wakil Menteri. Oleh karena ketentuan jabatan Wakil Menteri begitu minimalis dalam UU Kementerian Negara, maka pengujian undang-undang oleh MK ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum memberikan mandat konstitusional berupa pedoman-pedoman ketentuan terhadap jabatan Wakil Menteri untuk ditindaklanjuti dalam level Perpres.

Dan alhasil MK akhirnya menegaskan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak hanya berlaku bagi menteri, tetapi juga bagi wakil menteri. Hal itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis (28/8/2025). Dalam pertimbangannya, disebutkan Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah menegaskan seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ini bersifat final, mengikat, dan tidak bisa dipisahkan dari amar putusan. Dengan demikian, pasca Putusan MK yang terakhir itu seharusnya tidak ada lagi Wakil Menteri merangkap jabatan lain termasuk jabatan komisaris di BUMN.     

 

*) Febriansyah Ramadhan, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Bali.

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

kementerianmahkamah konstitusiputusan mk
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info