Jika membaca pertimbangan itu dengan semangat prinsip konstitusionalisme, maka selesai, Wakil Menteri juga tidak boleh merangkap jabatan. Tetapi jika membacanya dengan kacamata legalistik yang ingin mencari-cari rongga hukum untuk memfasilitasi liberalisasi kekuasaan Presiden, maka hasil penafsiran ekstensif MK bukan sebagai norma hukum yang mengikat. Terlebih terdapat kelemahan normatif, dimana pertimbangan hukum itu tidak linier dengan amar putusan yang menyatakan ‘tidak dapat diterima’.
Atas perbedaan pandangan itu, penulis berpendapat bahwa putusan MK tersebut harus dibaca dengan prinsip konstitusionalisme yang membatasi Presiden dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena sumber hukum tata negara Indonesia tidak an sich dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga menempatkan putusan pengadilan (MK) dalam arti luas sebagai sumber hukum penyelenggaraan negara. Dimitrios Kyritsis (2017) menghadirkan konsep judicial deference (penghormatan yudisial) dalam bentuknya robust (kuat) dimana pengadilan (MK) mengambil tugas untuk menyempurnakan desain institusional walau harus berhaluan dengan kehendak pemerintahan agar dibangun atas dasar kombinasi logika sistem dan legitimasi. Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh David Landau (2010). Ia menjelaskan kelemahan normatif dalam setiap pembentukan hukum itu memang selalu ada, dan akhirnya Pengadilan (MK) harus mengambil peran tersebut secara berkala untuk penyempurnaan. Baik Dimitrios Kyritsis dan David Landau, keduanya memperkuat pemahaman bahwa pengadilan (MK) sebenarnya merupakan mitra kerja sama dan pendukung terhadap penyempurnaan sumber-sumber hukum tata negara yang tidak bisa dilihat secara sempit.
Executive Aggarandizement
Pada pertengahan Juli 2025, beberapa pemohon kembali mengajukan pengujian undang-undang terhadap UU Kementerian Negara yang ingin mempersoalkan rangkap jabatan Wakil Menteri melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Penulis menilai langkah tersebut sebagai perjuangan konstitusional yang mulia untuk memperbaiki kerangka hukum Kementerian Negara, khususnya isu mengenai rangkap jabatan Wakil Menteri di Mahkamah Konstitusi. Peluangnya sangat baik karena telah memiliki justifikasi konstitusional dalam Putusan MK 80/PUU-XVII/2019, dimana MK telah memberikan penafsiran ekstensif terhadap jabatan Wakil Menteri sama dengan Menteri, sehingga larangan rangkap jabatan juga berlaku terhadapnya. Harapannya, MK konsisten dengan sikapnya terdahulu dan dapat memutus larangan rangkap jabatan dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara juga berlaku untuk Wakil Menteri.
Selain justifikasi konstitusional dalam putusan terdahulu, harapannya MK responsif, adaptif dan terbuka dengan perkembangan sosio-politik dalam tubuh eksekutif mengenai masifnya praktik executive aggrandizement (pembesaran eksekutif) di Indonesia terkini. Konsep ini menerangkan bagaimana terjadi peningkatan aktivitas eksekutif secara bertahap dengan tujuan personalisasi dan liberalisasi kekuasaan Presiden yang akhirnya memundurkan demokrasi. A. Elgazzar (2025) menjelaskan executive aggrandizement sebagai upaya pembesaran kekuasaan eksekutif untuk melemahkan akuntabilitas lembaga-lembaga demokratis. Rangkap jabatan Wakil Menteri harus dipandang sebagai pelemahan akuntabilitas, jabatan publik idealnya dijalankan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta fokus penuh pada mandat institusi. Namun, ketika Wakil Menteri merangkap jabatan di luar fungsinya, muncul risiko terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) yang berpotensi mengganggu profesionalisme dan objektivitas dalam mengambil keputusan.
Fenomena Executive Aggrandizement juga terlihat dari penggunaan diskresi Presiden yang berlebihan dalam mengangkat Wakil Menteri dan membiarkannya merangkap jabatan. Selain eksesivitas Presiden dalam pengangkatan Wakil Menteri, MK juga harus menyadari bahwa Presiden membiarkan Wakil-Wakil Menteri tersebut merangkap jabatan yang akhirnya mengganggu hakikatnya sebagai instrumen pendukung Menteri. Esensi Executive Aggrandizement ingin menunjukan, semakin eksekutif diperbesar, maka ia semakin akomodatif secara politik, tetapi semakin menumpulkan pengawasan terhadapnya.
Menutu M. Labens (2023), executive aggrandizement menunjukan Presiden secara bertahap meningkatkan jangkauan kekuasaan eksekutif dengan mengkonsolidasi kekuasaan di dalam dan luar kekuasaan eksekutif untuk meningkatkan stabilitas dan menghindari gangguan dalam bentuk pengawasan terhadapnya. Dalam urusan rangkap jabatan Wakil Menteri, Presiden (lagi-lagi) tidak mengindahkan proses check and balances dari kerja sama institusional Mahkamah Konstitusi terdahulu yang berusaha untuk membantu mengisi rongga hukum dalam UU Kementerian Negara dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif.
Pada akhirnya, fenomena Executive Aggrandizement kian dilengkapi dengan peran legislatif dan yudikatif yang tidak dapat berkontribusi apapun dalam berhadapan dengan perilaku Presiden yang semakin leluasa bertindak diatas kerangka legal-konstitusional yang tidak berhasil meredam kekuasaannya secara efektif. Setelah format presidential threshold sebelumnya yang mampu membangun koalisi besar dan transaksional dengan jangkauan yang masif di legislatif, maka dampaknya tidak ada lagi kontrol parlemen yang tangguh menegur tindakan-tindakan eksekutif yang menyimpang.
















