Tahun perdamaian tidak tercapai
Tahun 2003 pernah dicanangkan Presiden Megawati sebagai tahun perdamaian tanpa kekerasan. Sayang, kekerasan masih sering terjadi, bahkan mungkin makin intens menjelang Pemilu 2004.
Buktinya, hingga sekarang paling tidak masih ada ditemukan konflik bernuansa SARA dan politik di sejumlah daerah. Aceh masih ditetapkan sebagai zona darurat militer, sementara pemekaran Papua terkatung-katung tanpa kepastian. Kondisi demikian tetap berlangsung hingga pemilu 2004.
Pada kesempatan lain, anggota Panwaslu Pusat Rozy Munir juga memperkirakan besarnya potensi kekerasan dan kerawanan sosial pada Pemilu 2004. Panwaslu, kata dia, sudah mewanti-wanti hal semacam itu, terutama di daerah konflik seperti Papua, Poso dan Aceh. Perlu penanganan yang hati-hati di daerah-daerah konflik tersebut, ujarnya.
Padahal, menurut Usman, Pemilu 2004 nanti sangat strategis untuk menentukan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kontras, kata Usman, menyayangkan sikap politisi sipil yang hanyut dalam fragmatisme politik. Kepemimpinan sipil hasil Pemilu 1999 terbukti tidak mampu melakukan koreksi yang signifikan terhadap problem politik pelanggaran HAM. Megawati misalnya, dinilai Kontras tidak bisa berbuat banyak terhadap praktek kekuasaan kotor. Tengok saja sikapnya terhadap kasus 27 Juli, yang bukan saja memakan korban pendukung PDIP, tetapi sebaliknya melambungkan namanya.
Kontras juga menilai bahwa sejumlah produk baru pasca Pemilu 1999 tentang reformasi kelembagaan militer justeru mengalami kemunduran akibat rendahnya kapasitas otoritas politik yang berkuasa. Kecenderungan parpol mengajukan caleg dari kalangan militer atau pensiunan militer bisa dianggap membuka pintu bagi militer kembali ke gelanggang politik.
