Keberlanjutan bisnis menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain model pembentukan yang dinilai tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat, skema pembiayaan dan kemampuan koperasi menjalankan usaha juga menjadi perhatian.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Laws Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan model Kopdes Merah Putih yang dibangun pemerintah jauh dari model koperasi yang ideal. Koperasi semestinya lahir dari masyarakat yang melihat persoalan di lingkungannya dan menentukan solusi berdasarkan kebutuhan. Namun, kebijakan Kopdes Merah Putih dinilai justru menjadikan koperasi sebagai solusi yang diterapkan secara luas tanpa terlebih dahulu melihat kebutuhan setiap desa.
“Yang dilakukan pemerintah saat ini adalah apapun masalah di desa, maka solusinya Kopdes Merah Putih, tanpa tahu desa ini butuhnya apa,” ujar Nailul saat berbincang dengan Hukumonline, Rabu (19/8/2026).
Baca juga:
- Aturan Koperasi Desa Merah Putih: Ini 5 Titik Krusial dalam Regulasi Kopdes
- YLBHI: 9 Masalah Koperasi Merah Putih, dari Rawan Korupsi hingga Potensi Jadi Alat Politik
Soal penggunaan dana desa untuk mendukung program Kopdes Merah Putih, ia menyebut lebih dari 58 persen dana desa telah terserap untuk program tersebut. Soal impor mobil dan pickup oleh Agrinas dari India pun dinilai semakin menunjukkan program Kopdes Merah Putih bukan berorientasi pada penguatan ekonomi nasional, khususnya desa. Tapi malah menguntungkan Agrinas dan kelompok oligarki di lingkaran pemerintah.
“Masyarakat desa hanya bisa melihat saja tanpa terlibat aktif. Perusahaan otomotif lokal juga hanya menjadi penonton,” terangnya.
Dia khawatir kemampuan Kopdes Merah Putih tak dapat bertahan secara ekonomi. Sebab apabila koperasi mengandalkan penjualan barang bersubsidi, maka margin yang diperoleh berpotensi tipis. Sementara permintaan di desa juga relatif terbatas dan Kopdes Merah Putih harus bersaing dengan pelaku usaha yang telah ada. Seperti toko kelontong dan pasar.
