Korporasi Dinilai Kurang Manfaatkan Komnas HAM
Berita

Korporasi Dinilai Kurang Manfaatkan Komnas HAM

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berpotensi muncul dalam kegiatan bisnis.

ADY
Bacaan 2 Menit

Kedua, penyelenggaraan pemerintahan dan politik. Dari pantauannya, Anis berpendapat perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Misalnya, masyarakat bebas mengkritik kinerja pemerintah dan sengketa politik seperti Pilkada dapat diselesaikan lewat mekanisme hukum. “Lebih dari 300 sengketa Pilkada di bawa ke Mahkamah Konstitusi, ini menurut saya (menunjukan,-red) Indonesia bangsa yang beradab,” tuturnya.

Ketiga, penegakan hukum. Menurut Anis, hal itu yang perlu dibenahi Indonesia saat ini karena penegakan hukum dinilai masih minim. Menurutnya sebaik apapun sistem demokrasi yang berkembang di sebuah negara tak akan optimal jika tak dibarengi penegakan hukum. Bahkan, tanpa demokrasi sekali pun, ketika aturan hukum dipatuhi, penyelenggaraan pemerintahan cenderung berjalan lancar. Misalnya, Singapura. “Ini (penegakan hukum,-red) titik lemah yang harus dibenahi,” urainya.

Senada, mantan Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, mengatakan penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan. Namun, penegakan hukum harus dilakukan dengan “bersih” dan aparat penegak hukumnya bermartabat. Untuk mewujudkan hal tersebut, ketika menjadi pimpinan di lembaga negara yang membidangi pemberantasan korupsi itu Erry mengatakan KPK mengembangkan kualitas SDM dan teknologi. Walau langkah itu tergolong berhasil diterapkan KPK, namun Erry tak melihat satupun lembaga penegak hukum lainnya yang mengikuti.

Menurut Erry, salah satu yang menjadi penyebab adalah institusi penegak hukum lainnya cenderung “bermain” dengan kekuasaan. Misalnya, SP3, KPK tak punya kewenangan itu, namun kepolisian dan kejaksaan memilikinya. Ujungnya, merasa memiliki SP3, kedua lembaga tersebut seolah tak hati-hati dalam memproses sebuah kasus sehingga potensi kesalahan cukup besar.

Sebaliknya, karena KPK tak punya kuasa untuk menghentikan sebuah perkara yang diproses maka dalam mengusut sebuah kasus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Mengingat penegakan hukum menjadi salah satu masalah utama yang disuarakan masyarakat, maka reformasi di bidang hukum menurut Erry sangat layak dilakukan. “Terutama birokrasinya,” ucapnya.

Tags:

Berita Terkait