KPK Awasi Penyaluran Bansos DKI
Berita

KPK Awasi Penyaluran Bansos DKI

APIP harus dilibatkan.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi penyaluran bansos. Ilustrasi: HGW
Ilustrasi penyaluran bansos. Ilustrasi: HGW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/7) kemarin secara langsung melakukan monitoring atas implementasi penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam dua agenda terpisah.

Pada agenda pertama, dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya, bertempat di Ruang Pola Balaikota DKI Jakarta, pukul 09.00 – 10.30 WIB. (Baca: Kebijakan Bansos Pemerintah Akibat Covid-19 Perlu Dievaluasi)

“Kedua pertemuan tersebut membahas tentang implementasi dan progres penyaluran bansos baik berupa bantuan langsung tunai maupun sembako, kendala yang dihadapi, serta rencana pembangunan database berbasis desa dengan pendekatan yang menyeluruh,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati.

Di depan Gubernur DKI, KPK meminta agar pendataan penerima bansos dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melakukan koordinasi berkelanjutan dengan instansi pusat dalam pemberian bansos agar penyaluran tepat sasaran. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pemberian bansos kepada oknum-oknum tertentu.

“Pada kesempatan tersebut KPK juga mengingatkan agar pemda selalu bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), khususnya dalam hal penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, agar prosesnya akuntabel,” kata Ipi.

Dalam paparannya, Gubernur DKI menyampaikan bahwa pemerintahannya telah menyalurkan bansos sebanyak 4 tahap untuk rata-rata 1,1 juta KK pada tiap tahapnya. Pihaknya juga telah melakukan pemadanan data penerima bantuan untuk tahap 1 yang berangkat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), KJP plus, dan data penerima bantuan lainnya.

“Termasuk data usulan RT/RW/Lurah/Camat, kalangan terdampak seperti ojek online dan UMKM, hingga komunitas terdampak seperti pekerja seni, dan lainnya. Selanjutnya, untuk tahap 2 hingga 5, kembali dilakukan pemutakhiran sesuai hasil pendataan,” kata Anies. (Baca: Anggaran Penanganan Bencana Rawan Dikorupsi di Lima Bidang Ini)

Penyaluran hingga Desember 2020

Dilansir Antara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga DKI Jakarta hingga Desember 2020. Langkah ini selaras dengan pemerintah pusat yang telah lebih dulu memperpanjang penyalurannya. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Pemda DKI telah menyiapkan biaya tak terduga (BTT) sekitar Rp5,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk bansos hingga Desember. “Sekitar Rp5,3 triliun. Mungkin dari alokasi itu sudah diperhitungkan oleh BPKD untuk kami tetap bisa memberikan bansos seperti halnya pemerintah pusat sampai Desember," ujarnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan anggaran bansos dalam rangka penanganan dampak COVID-19 di DKI Jakarta yang telah terserap Rp1,2 triliun dari total Rp5,3 triliun dalam pos Belanja Tak Terduga (BTT) APBD. Sehingga pada saat itu Pemprov DKI Jakarta masih mempunyai anggaran sekitar Rp3,8 triliun. (Baca: Penyaluran Dana Bansos Selama Covid-19 Dominasi Laporan ke Ombudsman)

Kendati demikian, pihaknya belum memastikan anggaran BTT itu telah ada secara fisik. Pemprov DKI Jakarta masih menunggu penerimaan daerah lainnya, terutama sektor pajak. “Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember, mudah-mudahan ini cukup. Kalau memang tidak cukup, di perubahan APBD di Agustus-September nanti, kita lihat finalisasinya, kita sesuaikan kembali,” katanya.

Secara prinsip, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengutamakan anggaran untuk penanganan COVID-19 sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri yang diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi. “Tiga ini harus dijaga sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp5,3 triliun. Apabila ada pengeluaran, yang diutamakan adalah untuk COVID-19 ini, untuk tiga sektor itu,” tuturnya. (ANT)

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info