Penanganan kasus tindak pidana korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dilanjutkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang menangani perkara ini memastikan hal tersebut.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kepastian itu didapat setelah analisis yang dilakukan tim penuntut umum dan penyidik yang menangani perkara ini. Dan hasilnya dipaparkan kepada pimpinan pada 14 Mei 2018 kemarin.
"Dari rapat tersebut diputuskan penanganan kasus (Bank Century) ini diteruskan," kata Febri kepada hukumonline, Sabtu (19/5).
Menurut Febri, setidaknya ada tiga hal penting yang jadi perhatian KPK dalam penanganan perkara ini nantinya. Pertama soa pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), alasan penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik serta pemberia Penyertaan Modal Sementara (PMS).
"Selain itu, KPK juga menyoroti proses lebih awal yang dipandang terkait dengan tiga hal diatas, yaitu ketika Bank Century bermasalah sejak awal termasuk proses merger," terang Febri.
Di Pengadilan tingkat pertama Majelis hakim yang diketuai Afiantara menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya. Selain itu, majelis menghukum Budi dengan pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair lima bulan kurungan.
Perbuatan Budi yang ikut serta menyetujui pemberian FPJP kepada Century dengan mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta perbuatan Budi yang ikut menetapkan Century sebagai bank gagal ditengarai berdampak sistemik tidak dilakukan dengan itikad baik sebagaimana penjelasan Pasal 45 UU BI.
(Baca Juga: Soal Bank Century, Boediono Serahkan ke Penegak Hukum)
Dalam penjelasan Pasal 45 UU BI, suatu kebijakan diambil dengan iktikad baik apabila dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilakukan berdasarkan analisis mendalam dan berdampak positif.
Di tingkat banding, hukuman Budi bertambah menjadi 12 tahun dan pada tingkat kasasi, hakim agung memperberat lagi hukumannya selama 15 tahun.
Di Pengadilan Tipikor, Budi Mulya disebut melakukan perbuatan ini bersama-sama diantaranya dengan Boediono, Raden Pardede, Miranda, Budi Rochadi dan Siti Chalimah Fadjriah. Dua nama terakhir diketahui telah meninggal dunia, Budi bahkan wafat sebelum perkara ini masuk persidangan sedangkan Siti Fadjrah meninggal pada 2015 lalu.
Respons keluarga Budi Mulya
Hingga saat ini, setidaknya memang baru Budi Mulya yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp7,4 triliun ini. Dibukanya kembali kasus Century oleh KPK pun disambut baik pihak keluarga mantan Deputi Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa itu.
Nadya Mulya, putri dari Budi Mulya menganggap langkah yang dilakukan KPK ini merupakan kemajuan untuk membuka lebih terang perihal kasus ini. "Komentar dari aku yang pasti Alhamdulillah. Perkembangan apapun dalam kasus BC (Bank Century) adalah suatu kemajuan. Karena hanya dengan demikian, bisa terbuka yang sebenar-benarnya," kata Nadya kepada hukumonline.
(Baca Juga: Pertemuan Tertutup Boediono dan Budi Mulya di Sukamiskin)
Sebagai putri dari Budi Mulya yang hingga sekarang masih dianggap orang satu-satunya yang bertanggungjawab dalam kasus Century ini, Nadia berharap dilanjutkannya penanganan perkara tersebut akan membuat terang sejauh mana peran ayahandanya hingga harus dipidana selama 15 tahun.
Dan yang tak kalah penting, hal ini menurut Nadia sebagai bukti KPK tidak tebang pilih dalam menuntaskan perkara tersebut mengingat banyaknya nama besar yang disebut dalam amar putusan majelis hakim. "Ini indikasi awal kalau KPK tidak tebang pilih dalam kasus, tapi tentu harus dilihat kelanjutan penanganannya," ujar wanita yang berpofesi sebagai artis, model dan presenter ini.
Hal senada disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Menurutnya langkah KPK yang memutuskan untuk menindaklanjuti perkara korupsi ini patut diapresiasi. "Ada atau tidak putusan praperadilan, sudah kewajiban KPK untuk proses lanjut kasus Century," kata Boyamin kepada hukumonline.
Boyamin memang berkali-kali mengajukan permohonan praperadilan meminta KPK menindaklanjuti kasus Century. Dari berbagai upaya yang diajukan, salah satunya dikabulkan hakim yang memutus KPK untuk menetapkan tersangka sejumlah nama yang masuk dalam amar putusan Pengadilan Tipikor diantarnya mantan Wakil Presiden RI, Boediono.
"Pasti MAKI bersama seluruh rakyat Indonesia sebagai korban kejahatan korupsi mendesak KPK untuk menuntaskan perkara korupsi Century sampai pada titik pertanggungjawaban uang pengganti sebesar Rp8,6 trilyun. Jadi KPK harus membawa ke pengadilan tipikor 10 nama yg disebut dalam putusan Budi Mulya untuk mendapatkan pengembalian ganti rugi karena senyatanya dalam putusan Budi Mulya belum ada uang pengganti satu rupiah pun," ujar Boyamin.
Ia pun berharap ada langkah nyata selanjutnya yang dilakukan KPK terkait penanganan perkara ini. Jika dianggap penanganannya jalan di tempat, maka MAKI tak sungkan untuk kembali mengajukan praperadilan kepada KPK untuk yang kesekian kalinya.
