Ketua Tim Pemberantasan Mafia (TPM), Taufan Hunneman, mengingatkan agar Kabinet Kerja Jokowi-JK untuk waspada terhadap mafia yang masih bermain dalam pemerintahan. Taufan yang juga advokat itu menggarisbawahi, sektor yang paling rawan dikelilingi mafia adalah industri migas.
Terkait dengan hal itu, Taufan menyarankan pengangkatan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, langkah tersebut dalam rangka memutus mata rantai mafia migas di sektor energi. Selain itu, ia yakin verifikasi KPK dan PPATK akan memberi masukan objektif bagi Jokowi.
“Itulah sebabnya perlu KPK dan PPATK melakukan verifikasi harta kekayaan calon,” tuturnya, Rabu (5/11).
Sama halnya dengan proses seleksi calon menteri, Taufan mengharapkan agar KPK dan PPATK bisa memberikan tanda merah dan kuning jika ada nama terindikasi kasus korupsi. Dengan demikian, menurutnya,verifikasi yang dilakukan KPK dan PPATK diharapkan bisa memudahkan Jokowi menempatkan orang yang dapat menjalankan visi nawacita terkait kedaulatan energi.
"Itulah sebabnya nama-nama yang muncul perlu dicek-ricek oleh pihak KPK dan PPATK. Dan KPK harus memberikan garis stabilo merah maupun kuning atas calon yang ada. Jika ternyata bermasalah secara hukum dan kecurigaan karena rekening yang besar, " tandasnya.
Hingga kini, telah muncul nama-nama dari kalangan internal yang diduga kuat menjadi kandidat Dirut Pertamina, antara lain Hanung Budya yang pernah menjabat sebagai Direktur Petral yang identik dengan mafia minyak. Lalu, ada Hari Karyuliarto yang pernah menjabat Dirut Pertagas yang masih bermasalah terkait pengaturan proyek pipa di lingkungan Pertagas seperti Arun Belawan Semarang Gresik serta masalah pemasangan turbin kompresor.
Pengamat ekonomi, Dahnil Anzar Simanjuntak, justru berpendapat lain. Menurutnya, KPK dan PPATK tidak perlu dilibatkan dalam penyeleksian Dirut Pertamina. Ia khawatir, bila KPK ikut serta dalam proses seleksi dirut tersebut, KPK bisa-bisa justru tersandera. Pasalnya, bisa jadi para calon bersih di record KPK tapi bisa jadi di aparatur hukum lain tidak, atau masalah lainnya.
“Maka ada baiknya KPK tidak terlibat dalam proses tersebut,” kata Dahnil.
Ia juga tak mempermasalahkan soal kandidat yang berasal dari kalangan internal maupun eksternal. Baginya, yang paling penting adalah kandidat yang punya komitmen untuk memajukan Pertamina. Ia menegaskan, komitmen itu harus mampu diwujudkan oleh Dirut Pertamina yang terpilih nantinya dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
“Tidak penting dari internal atau dari eksternal, yang paling penting adalah punya komitmen untuk mendorongkan Pertamina menjadi BUMN berkelas international. Dia juga harus bisa mengelola Pertamina lebih transparan dan akuntabel, bersih dari praktek pemerasan dari penguasa,” tegasnya.
Satu catatan yang ia garisbawahi adalah kandidat Dirut Pertamina bukanlah kelompok Ari Soemarno. Ia menyebut, Raden Priyono merupakan ‘anak didikan' Ari Soemarno yang mungkin saja diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, sebagai Dirut Pertamina. Menurut Dahnil, kelompok Ari telah diketahui memiliki rekam jejak buruk sewaktu mengelola Pertamina dulu.
“Rini Soemarno tidak mungkin nekat mengangkat kakak kandungnya, Ari Soemarno. Tetapi, bisa saja Rini mengangkat anak didikan Ari. Kalau demikian, tak akan bisa berubah jika masih dikuasai oleh kelompok Ari. Sebab, diperlukan sosok baru untuk mengelola BUMN tersebut,” tandasnya.
Terkait dengan hal itu, Taufan menyarankan pengangkatan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, langkah tersebut dalam rangka memutus mata rantai mafia migas di sektor energi. Selain itu, ia yakin verifikasi KPK dan PPATK akan memberi masukan objektif bagi Jokowi.
“Itulah sebabnya perlu KPK dan PPATK melakukan verifikasi harta kekayaan calon,” tuturnya, Rabu (5/11).
Sama halnya dengan proses seleksi calon menteri, Taufan mengharapkan agar KPK dan PPATK bisa memberikan tanda merah dan kuning jika ada nama terindikasi kasus korupsi. Dengan demikian, menurutnya,verifikasi yang dilakukan KPK dan PPATK diharapkan bisa memudahkan Jokowi menempatkan orang yang dapat menjalankan visi nawacita terkait kedaulatan energi.
"Itulah sebabnya nama-nama yang muncul perlu dicek-ricek oleh pihak KPK dan PPATK. Dan KPK harus memberikan garis stabilo merah maupun kuning atas calon yang ada. Jika ternyata bermasalah secara hukum dan kecurigaan karena rekening yang besar, " tandasnya.
Hingga kini, telah muncul nama-nama dari kalangan internal yang diduga kuat menjadi kandidat Dirut Pertamina, antara lain Hanung Budya yang pernah menjabat sebagai Direktur Petral yang identik dengan mafia minyak. Lalu, ada Hari Karyuliarto yang pernah menjabat Dirut Pertagas yang masih bermasalah terkait pengaturan proyek pipa di lingkungan Pertagas seperti Arun Belawan Semarang Gresik serta masalah pemasangan turbin kompresor.
Pengamat ekonomi, Dahnil Anzar Simanjuntak, justru berpendapat lain. Menurutnya, KPK dan PPATK tidak perlu dilibatkan dalam penyeleksian Dirut Pertamina. Ia khawatir, bila KPK ikut serta dalam proses seleksi dirut tersebut, KPK bisa-bisa justru tersandera. Pasalnya, bisa jadi para calon bersih di record KPK tapi bisa jadi di aparatur hukum lain tidak, atau masalah lainnya.
“Maka ada baiknya KPK tidak terlibat dalam proses tersebut,” kata Dahnil.
Ia juga tak mempermasalahkan soal kandidat yang berasal dari kalangan internal maupun eksternal. Baginya, yang paling penting adalah kandidat yang punya komitmen untuk memajukan Pertamina. Ia menegaskan, komitmen itu harus mampu diwujudkan oleh Dirut Pertamina yang terpilih nantinya dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
“Tidak penting dari internal atau dari eksternal, yang paling penting adalah punya komitmen untuk mendorongkan Pertamina menjadi BUMN berkelas international. Dia juga harus bisa mengelola Pertamina lebih transparan dan akuntabel, bersih dari praktek pemerasan dari penguasa,” tegasnya.
Satu catatan yang ia garisbawahi adalah kandidat Dirut Pertamina bukanlah kelompok Ari Soemarno. Ia menyebut, Raden Priyono merupakan ‘anak didikan' Ari Soemarno yang mungkin saja diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, sebagai Dirut Pertamina. Menurut Dahnil, kelompok Ari telah diketahui memiliki rekam jejak buruk sewaktu mengelola Pertamina dulu.
“Rini Soemarno tidak mungkin nekat mengangkat kakak kandungnya, Ari Soemarno. Tetapi, bisa saja Rini mengangkat anak didikan Ari. Kalau demikian, tak akan bisa berubah jika masih dikuasai oleh kelompok Ari. Sebab, diperlukan sosok baru untuk mengelola BUMN tersebut,” tandasnya.