Dia sepakat apabila KPK menerbitkan DPO bila dalam tempo yang ditentukan KPK, Setnov tidak juga menyerahkan diri. Selain itu, DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak perlu menunggu waktu untuk memastikan pemberhentian Setnov sekaligus pergantian pejabat Ketua DPR. (Baca Juga: KPK Pertimbangkan Panggil Paksa Setya Novanto)
Masih di Jakarta
Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerangkan Setnov masih berada di Jakarta. Menurutnya, Setnov tetap menjabat Ketua DPR meski berstatus tersangka dalam kasus e-KTP. Dia merujuk UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang tidak bisa serta merta menonaktifkan Ketua DPR. “Kita melaksanakan UU, dia tetap Ketua DPR. Ada aturan menonaktifkan, silakan MKD melakukan pengkajian dan akan dibahas di rapat MKD,” ujarnya.
Anggota Komisi DPR III Supratman Andi Agtas berpendapat penegakan hukum mesti tegas, tetapi juga mesti menghormati hak-hak tersangka. Karena itu, perlu cara agar Setnov mau menyerahkan diri dengan cara yang bijak. Sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. “Prinsipnya, kita taati saja hukum seperti apa. Saya harap martabat kelembagaan semua terjamin, proses hukum berjalan dan yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan KPK,” ujarnya.
Berpedoman UU MD3
Anggota MKD Ahmad Syafii mengatakan aturan penonatifan seorang anggota dewan sudah diatur gamblang dalam Pasal 244 ayat (1) UU MD3. Pasal ini menyebutkan, “Anggota DPR diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus”.
Atas dasar itu, MKD tak akan mengambil sikap reaksioner terhadap perkara Setnov. Sebab, yang dihadapi sudah masuk ranah hukum. Karena itu, MKD tetap berpedoman UU MD3 ketika hendak memberhentikan sementara anggota dewan yang tersandung kasus hukum. “Jadi kalau belum berstatus terdakwa, ya kita nggak akan melakukan tindakan apapun terhadap dia,” ujarnya.
“Tak ada pembiaran. Kita tidak ingin melanggar aturan yang kita buat sendiri,” ujar anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra itu.
