Kekhawatiran akan munculnya kontroversi atas UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kenyataan. Undang-Undang ini awalnya memang ditolak sejumlah komponen masyarakat. Penolakan juga datang dari dari internal KPK karena hasil revisi dianggap mengandung pasal-pasal yang berpotensi melemahkan KPK. Perubahan UU KPK dapat dijadikan amunisi untuk menyerang KPK.
Kekhawatiran itu benar saja. Setidaknya sudah dua orang yang menghadapi masalah hukum di KPK menggunakan UU KPK untuk menyerang lembaga anti rasuah tersebut. Keduanya saat ini berstatus tersangka dan terdakwa perkara dugaan kasus korupsi.
Mereka mempersoalkan proses hukum yang dilakukan KPK berdasarkan aturan lama. "Enggak, enggak itu kita pakai tetap (Pasal) 69D walaupun ada sedikit kontradiktif (Pasal) 70C kita bertahan di situ itu debatable hukum itu discourse," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Rabu (20/11).
Pasal 69D UU KPK menegaskan “Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah". Selanjutnya, Pasal 70C menyebutkan "Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai, harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini".
(Baca juga: UII Yogayakarta Turut Gugat Uji Perubahan UU KPK).
Saut enggan menjawab saat ditanya apakah kedua pasal yang dianggap kontradiktif ini menjadi celah perlawanan oleh koruptor. Ia berpendapat aturan hukum itu merupakan bentuk pengawasan agar kinerja KPK dalam memberantas korupsi sesuai koridor hukum. "Itu bagian check and balances juga KPK enggak boleh semena-mena, mungkin orang akan check and balances pasal 70C (UU KPK) itu tapi yakin aja kita firm disitu. Buktinya kita msh kerja. Tapi kalau kalian nuntut ada OTT hari ini memang enggak bisa dipaksa-paksa," pungkasnya.
Terkait UU No. 19 Tahun 2019 ini, tiga pimpinan KPK secara pribadi mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasannya ada sejumlah pasal yang dianggap saling bertentangan satu sama lain, selain itu proses penyusunan UU ini juga mengabaikan aspek sosialis, filosofis dan yuridis formal.
Imam Nahrawi dan Wawan
Dalam sidang praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, saksi ahli yang dihadirkan dari pihak pemohon Muhammad Solehudin yang merupakan Ahli hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya, mengaku sebagai salah satu pihak perumus UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam keterangannya ia berpendapat penyidikan KPK yang masih dalam proses hukum saat ini harus menggunakan undang-undang yang baru.Jika tidak, maka dianggap tidak sah.
Solehudin menjelaskan, ketika UU KPK yang baru sudah berlaku maka semuanya harus menggunakan aturan baru. Ketika suatu proses hukum belum selesai, atau belum ada keputusan hakim maka terdakwa harus diputus menggunakan aturan yang meringankan.
"Pasal 70 C itu bandingannya dengan itu. Cuma dia masuk pada pasal subsidialitas. Ketika proses hukum itu belum selesai dan sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan dan macam-macam, maka ketika dia belum selesai harus menggunakan aturan-aturan di dalam UU yang baru. Itu konsekuensi," kata Solehudin, 6 November 2019 lalu di PN Jakarta Selatan.
Hakim tunggal Elfian menolak permohonan praperadilan itu. Hakim mengutip Pasal 70 c UU KPK. "Menimbang bahwa karena UU Nomor 19 Tahun 2019 mulai berlaku pada 17 Oktober 2019, maka segala tindakan termohon [KPK] berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum tanggal 17 Oktober adalah sah," jelas hakim.
(Baca juga: Mengurai Kewenangan Dewan Pengawas KPK).
Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, terdakwa kasus dugaan korupsi alat kesehatan dan pencucian uang, dalam eksepsinya juga menyinggung UU KPK yang baru. Melalui tim kuasa hukumnya, mereka mempermasalahkan perubahan kapasitas pimpinan KPK yang tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penuntutan.
Dalam Pasal 21 ayat (3) UU No.19 Tahun 2019, pimpinan KPK tidak lagi sebagai penyidik dan penuntut umum. Dengan begitu kewenangan penuntutan tak lagi melekat pada pimpinan KPK. Sehingga, menurut tim kuasa hukum Wawan, hanya pihak kejaksaan yang miliki kewenangan di tingkat penuntutan.
"Berdasarkan argumen yang kami sampaikan di atas, hendak kami tegaskan bahwa secara absolut penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat bertindak melakukan penuntutan perkara pidana, termasuk perkara terdakwa," ujar tim kuasa hukum saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/11).
Persidangan Wawan sendiri masih berlanjut dengan agenda tanggapan penuntut umum atas eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
