Perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, berbuntut panjang. Selain melibatkan seorang staf di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aliran suap dalam kasus ini juga diduga mengarah ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan tersebut berkaitan dengan pengondisian hasil audit BPK. Menurut Budi, indikasi itu terungkap dari komunikasi antara Anom Widiyantoro dan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah.
“Dalam pengembangan penyidikan, ada dugaan bahwa bupati ini juga melakukan komunikasi dengan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan pengondisian audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/11).
Baca Juga:
- Dewas KPK Buka Suara soal Pemeriksaan Etik Iptu Dias di Kasus Bupati Pemalang
- Pemerasan Berantai: Pegawai KPK Peras Bupati, Bupati Peras Pihak Lain
Budi menjelaskan, temuan tersebut tengah didalami penyidik dengan memeriksa sejumlah pihak dari BPK Jawa Tengah, salah satunya mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Dari pemeriksaan itu, KPK menduga adanya aliran dana ke oknum di institusi tersebut.
“Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi, ini masih ditelusuri soal dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” terangnya.
Penyidik KPK telah memeriksa Ahmad Luthfi pada 11 November 2026 terkait perkara Bupati Anom. Sebelumnya, Luthfi juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.
















