KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK Terkait Kasus Bupati Pemalang
Terbaru

KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK Terkait Kasus Bupati Pemalang

Ada dugaan pengondisian audit laporan keuangan.

Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Foto: Tangkapan layar YouTube
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Foto: Tangkapan layar YouTube

Perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, berbuntut panjang. Selain melibatkan seorang staf di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aliran suap dalam kasus ini juga diduga mengarah ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan tersebut berkaitan dengan pengondisian hasil audit BPK. Menurut Budi, indikasi itu terungkap dari komunikasi antara Anom Widiyantoro dan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah.

“Dalam pengembangan penyidikan, ada dugaan bahwa bupati ini juga melakukan komunikasi dengan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan pengondisian audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/11).

Baca Juga:

Budi menjelaskan, temuan tersebut tengah didalami penyidik dengan memeriksa sejumlah pihak dari BPK Jawa Tengah, salah satunya mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Dari pemeriksaan itu, KPK menduga adanya aliran dana ke oknum di institusi tersebut.

“Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi, ini masih ditelusuri soal dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” terangnya.

Penyidik KPK telah memeriksa Ahmad Luthfi pada 11 November 2026 terkait perkara Bupati Anom. Sebelumnya, Luthfi juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info