Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penggeledahan kali ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Summarecon Agung Tbk, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan upaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal proses penyidikan perkara ini, sebagai upaya progresif penyidik untuk mencari alat bukti dan petunjuk yang relevan guna membangun konstruksi utuh perkara ini.
“Termasuk untuk menelusuri bagaimana keterkaitan antar-pihak, dan apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara ini,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (18/9).
Baca Juga:
- Bos Summarecon Hingga Dirjen BPN Jadi Tersangka Korupsi Kasus Tanah
- OTT KPK di ATR/BPN, Momentum Berantas Mafia Tanah
Budi menambahkan penggeledahan yang berlangsung sejak sekitar pukul sepuluh pagi tersebut, per siang ini masih berlangsung. KPK, kata Budi akan terus memberikan informasi perkembangan perkara ini kepada masyarakat.
Pada Kamis (17/9) kemarin, KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian ATR/BPN. Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan tersebut salah satunya ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.
“Kegiatan penggeledahan tersebut dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini,” jelasnya.
Menghormati Langkah Hukum KPK
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK. Ia berharap dengan adanya perkara hukum ini justru bisa memperbaiki proses pelayanan Kementerian ATR/BPN.
Terkait namanya yang disebut dalam konferensi pers KPK, Nusron enggan menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini. “Kita ikuti proses hukum ini dan kami serahkan semuanya kepada KPK selaku APH,” ujar Nusron, Jumat (18/9).
Saat ditanya duduk perkara dari versi Nusron terkait dengan dugaan pemberian suap yang diberikan oleh PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan dari pihak lain, Nusron mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
Ia hanya memastikan terkait pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak akan terganggu. “Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan,” terangnya.
Orang kepercayaan Nusron
KPK sendiri menyatakan ada 4 orang yang ditangkap dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) disebut sebagai orang kepercayaan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz (FEZ), Erwin (ERW) dan Muhammad Fakhry (MF).
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pun merinci peran dari masing-masing tersangka termasuk 4 orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron. Untuk Arif misalnya, ia menerima uang sebesar 1,8 miliar dari Erwin terkait proses pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan (BPA). Erwin sendiri sebenarnya menerima Rp2,1 miliar, namun hanya menyetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif.
Selain itu, terdapat dugaan penerimaan lainnya yang dilakukan Lampri (LMP) selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN bersama-sama Arif sejumlah Rp8 miliar, yang ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah bertuliskan nama LMP.
“Kemudian, dari hasil penyelidikan juga ditemukan setoran tunai sejumlah Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening ARF (Arif Sugiyanto-red), serta terdapat sejumlah penerimaan lainnya yang diduga berasal dari urusan layanan pertahanan. Uang-uang tersebut disimpan dalam koper dan kardus-kardus,” jelas Taufik.
“Bahwa kemudian, ARF (Arif Sugiyanto-red) juga diduga berperan sebagai pengepul uang dari ERW (Erwin-red) ataupun Sdr. MF (Muhammad Fakhry-red) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Sdr. NW (Nusron Wahid-re), terkait pengurusan layanan
pertanahan pada Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), maupun Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, uang-uang tersebut diberikan kepada Sdr. FEZ (Fahd El Fouz) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Sdr. FEZ sekaligus diduga sebagai penampung uang yang dikumpulkan Sdr. ARF,” sambung Taufik.
Erwin sendiri selain berperan dalam pengurusan tanah PT BPA dan memberikan uang kepada Arif, ia juga berperan dalam membuka blokir tanah PT Summarecon yang sempat bersengketa dengan ahli waris. Direktur Utama PT Summarecon, Adrianto Pitojo Adi menyerahkan Rp1,5 miliar kepada Erwin, dari jumlah tersebut Rp200 juta diberikan kepada Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
















