“Hal ini mengindikasikan pelaporan LHKPN hanya sekadar mengugurkan kewajiban,” ujarnya pekan lalu.
Isnaini melanjutkan, lembaga anti rasuah tempatnya bernaung mendorong akurasi dalam pelaporan harta dan kekayaan penyelenggara negara. Tahun 2023 misalnya, KPK mulai menggunakan sistem Artificial Intelligence (AI) untuk membantu screening LHKPN yang sudah di-submit.
Menurutnya, AI berfungsi sebagai gerbang awal pengecekan kesesuaian laporan. Jika ditemukan laporan yang tidak sesuai, akibatnya bakal diverifikasi secara manual oleh tim pada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Sedangkan jika sesuai, penyelenggara negara bakal memperoleh tanda terima pelaporan.
Atas dasar itu, penyelenggara negara tidak bisa sekadar mengisi LHKPN untuk mengugurkan kewajibannya. Apalagi, kini KPK juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk nantinya memasukan data kepemilikan kendaraan setiap penyelenggara negara ke dalam daftar isian LHKPN miliknya.
“Kami ingin menerapkan pelaporan otomatis, misalnya submit soal harta dan bangunan, itu tinggal di-klik. Kami sedang menjajaki Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) atau Dispenda DKI, kendaraan yang KTP-nya DKI diharapkan nantinya bisa langsung tersaji. Kalau tidak ada, tinggal ditambahkan,” ujarnya.
