Namun di sisi lain, kata Johan, KPK juga melakukan penyelidikan mengenai aliran dana dalam proyek Hambalang.
"Apakah ada aliran dana yang diterima oleh penyelenggara negara atau ada aliran dana yang tidak sah dalam penggunaan anggaran senilai Rp1,2 triliun dengan skema proyek tahun jamak, jadi kembali bukan hanya soal yang tanda tangan tapi apakah ada pasal-pasal tindak pidana korupsi yang dilanggar," kata Johan.
Pada 2009, anggaran pembangunan proyek diusulkan menjadi sebesar Rp1,25 triliun sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.
Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-Perubahan 2010.
Anggaran tersebut bahkan bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa.
