Nama Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi sorotan belakangan setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi sebesar Rp1 miliar. Gelombang protes atas penetapan tersangka itu lantarani KPK dinilai melakukan kriminalisasi. Padahal, KPK telah melakukan penyidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, mengantongi dokumen sebagai bukti, dan hasil laporan analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Saya sampaikan dalam proses penyelidikan baru Rp1 mliar yang bisa kami klarifikasi dengan saksi dan bukti-bukti yang lain. Tapi transaksi yang lain masih kami dalami,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai berkoordinasi dengan Menkopolhukam dan Kepala PPATK di Gedung Kemenkopolhukam, Senin (19/9/2022).
KPK terus bekerja menelusuri berbagai laporan analisis PPATK dengan mengkonfirmasi ke berbagai pihak serta mengumpulkan bukti lainnya. Alex meminta Lukas dan penasihat hukumnya agar kooperatif dalam mengkonfirmasi benar tidaknya berbagai laporan dan bukti yang adai tu. “Jadi buat Pak Lukas dan penasihat hukumnya mohon kerja samanya,” harapnya.
Baca Juga:
Dia menerangkan KPK dengan UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diberikan kewenangan menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Menurutnya, bila dalam proses penyidikan ternyata Lukas dapat membuktikan sumber dana ratusan miliar sebagaimana dalam sejumlah transaksi setoran tunai tersebut, KPK bakal menghentikan penyidikan.
“Tapi kami mohon klarifikasi, penuhi undangan KPK untuk diperiksa. Kami akan melakukan pemanggilan kembali, mohon Pak Lukas dan penasihat hukumnya hadir di KPK,” pintanya.
Alex memberi kelonggaran bagi Lukas bila tidak dapat bertandang ke Jakarta, pihak penyidik KPK yang bakal ke Papua. Tapi dengan catatan, masyarakat dan pendukung Lukas agar ditenangkan. Dia memastikan penyidik KPK bakal melakukan pemeriksaan secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bila Lukas hendak melakukan pengobatan, KPK bakal memfasilitasinya. “Hak-hak tersangka akan kami hormati,” imbuhnya.
Menkopolhukam Moh Mahfud MD mengaku telah mengumumkan daftar 10 korupsi besar pada 2020, satu diantaranya di Papua. Mahfud berharap Lukas dapat memenuhi panggilan KPK dalam rangka menjalani pemeriksaan agar perkara menjadi terang soal ada tidaknya perbuatan pidana. Sebab, bila tidak cukup bukti, Mahfud menjamin penyidikan bakal dihentikan. Sebaliknya, bila terbukti berdasarkan alat bukti yang dikantongi KPK, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang pasti, semua telah bersepakat membangun Papua yang bersih. “Menurut saya kalau dipanggil KPK datang saja,” ujarnya.
















