KPK Minta Lukas Enembe Kooperatif
Terbaru

KPK Minta Lukas Enembe Kooperatif

KPK menawarkan diri pemeriksaan dilakukan di Papua sepanjang dapat menenangkan masyarakat Papua. KPK memastikan sepanjang dapat mengklarifikasi sumber dana yang dimiliki Lukas secara terang bernderang, penyidikan dapat dihentikan.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Menkopolhukam Moh Mahfud MD saat jumpa pers usai melakukan pertemuan dengan pejabat PPATK dan KPK di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (19/9/2022). Foto: RFQ
Menkopolhukam Moh Mahfud MD saat jumpa pers usai melakukan pertemuan dengan pejabat PPATK dan KPK di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (19/9/2022). Foto: RFQ

Nama Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi sorotan belakangan setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi sebesar Rp1 miliar. Gelombang protes atas penetapan tersangka itu lantarani KPK dinilai melakukan kriminalisasi. Padahal, KPK telah melakukan penyidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, mengantongi dokumen sebagai bukti, dan hasil laporan analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Saya sampaikan dalam proses penyelidikan baru Rp1 mliar yang bisa kami klarifikasi dengan saksi dan bukti-bukti yang lain. Tapi transaksi yang lain masih kami dalami,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai berkoordinasi dengan Menkopolhukam dan Kepala PPATK di Gedung Kemenkopolhukam, Senin (19/9/2022).

KPK terus bekerja menelusuri berbagai laporan analisis PPATK dengan mengkonfirmasi ke berbagai pihak serta mengumpulkan bukti lainnya. Alex meminta Lukas dan penasihat hukumnya agar kooperatif dalam mengkonfirmasi benar tidaknya berbagai laporan dan bukti yang adai tu. “Jadi buat Pak Lukas dan penasihat hukumnya mohon kerja samanya,” harapnya.

Baca Juga:

Dia menerangkan KPK dengan UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas  UU No.30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diberikan kewenangan menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Menurutnya, bila dalam proses penyidikan ternyata Lukas dapat membuktikan sumber dana ratusan miliar sebagaimana dalam sejumlah transaksi setoran tunai tersebut, KPK bakal menghentikan penyidikan.

“Tapi kami mohon klarifikasi, penuhi undangan KPK untuk diperiksa. Kami akan melakukan pemanggilan kembali, mohon Pak Lukas dan penasihat hukumnya hadir di KPK,” pintanya.

Alex memberi kelonggaran bagi Lukas bila tidak dapat bertandang ke Jakarta, pihak penyidik KPK yang bakal ke Papua. Tapi dengan catatan, masyarakat dan pendukung Lukas agar ditenangkan. Dia memastikan penyidik KPK bakal melakukan pemeriksaan secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bila Lukas hendak melakukan pengobatan, KPK bakal memfasilitasinya. “Hak-hak tersangka akan kami hormati,” imbuhnya.

Menkopolhukam Moh Mahfud MD mengaku telah mengumumkan daftar 10 korupsi besar pada 2020, satu diantaranya di Papua. Mahfud berharap Lukas dapat memenuhi panggilan KPK dalam rangka menjalani pemeriksaan agar perkara menjadi terang soal ada tidaknya perbuatan pidana. Sebab, bila tidak cukup bukti, Mahfud menjamin penyidikan bakal dihentikan. Sebaliknya, bila terbukti berdasarkan alat bukti yang dikantongi KPK, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang pasti, semua telah bersepakat membangun Papua yang bersih. “Menurut saya kalau dipanggil KPK datang saja,” ujarnya.

Sementara Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menambahkan proses penelusuran transaksi keuangan Lukas telah dilakukan sejak 2017 silam hingga kini. Setidaknya sudah terdapat 12 hasil laporan analisis yang disampaikan ke KPK sejak 2017. Menariknya, terdapat variasi kasusnya terkait jumlah setoran tunai ke pihak-pihak lain. Menurutnya, angka mulai dari Rp1 miliar hingga ratusan miliar rupiah.

Sebagai contoh, kata Ivan, salah satu analisis PPATK terkait dengan transaksi setoran tunai di kasino judi senilai AS$ 55 juta atau senilai Rp560 miliar dengan setoran tunai dalam periode tertentu. Bahkan, dalam periode jangka pendek terdapat setoran tunai senilai AS$ 55 ribu atau senilai Rp550 juta rupiah.

Menurutnya, PPATK mendapatkan informasi dari negara lain soal adanya aktivitas perjudian di dua negara berbeda. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan PPAT melakukan analisis transaksi yang hasilnya sudah disodorkan ke KPK. Bahkan, PPATK telah membekukan penghentian transaksi di 11 jenis jasa keuangan. Mulai jasa asuransi hingga perbankan.

“Dan nilai transaksi yang dibekukan ada Rp71 miliar lebih. Kemudian ada transaksi dari 71 miliar itu ada di anak Lukas,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info