Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengirimkan surat panggilan kepada sejumlah wartawan yang menjadi saksi dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2010-2013. Pasalnya, sebagian surat panggilan yang dilayangkan penyidik pekan lalu tidak sampai ke tangan para saksi.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, penyidik akan mengirimkan surat panggilan ulang kepada para saksi tersebut. "Mereka akan dikonfirmasi terkait keberangkatan haji. Apakah mereka masuk dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) atau tidak," katanya, Selasa (12/5).
Priharsa menjelaskan, pemanggilan sejumlah wartawan itu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penyalahgunaan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2010-2013 yang melibatkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Tidak hanya wartawan, penyidik juga sudah memeriksa saksi lainnya, antara lain anggota DPR.
Ketika ditanyakan, apakah jika status para wartawan tersebut masuk ke dalam PPIH, berarti ada penyalahgunaan kuota haji? Priharsa menjawab, "Penyidik saat ini fokus kepada dugaan perbuatan tersangkanya. Untuk mengkonfirmasi itu, perlu dipanggil sejumlah pihak yang diduga menerima jatah kuota haji".
Lebih lanjut, Priharsa mengungkapkan, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan Suryadharma, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dan sejumlah saksi dari pihak swasta. Saksi-saksi itu diantaranya, Achmad Basori Djafar, Muhammad Takbir Daeng Sitakka, Azhar Hutomo Marjono, Slamet Riyanto, dan Endy Manan Saputra.
Namun, menurut Priharsa, dari semua saksi yang dipanggil KPK, tidak semua saksi hadir memenuhi panggilan penyidik. Ada seorang saksi yang tidak hadir tanpa keterangan. Saksi tersebut adalah Endy Manan Saputra. Sementara, saksi-saksi lainnya dan Suryadharma hadir memenuhi panggilan penyidik.
Pada Jum'at pekan lalu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dari kalangan wartawan atas nama Ruby Rizwardy Matondang dari Sindo TV, Nurul Huda Aspari dari Koran Sindo, Intan Fahdiana Ismail dari Metro TV, dan Ikhwanul Kiram Mashuri yang merupakan mantan Pemimpin Redaksi Republika.
Terkait keberadaan sejumlah wartawan dalam penyelenggaran haji tahun 2010-2013 ini, Suryadharma sempat menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan haji, para wartawan memang diberikan kesempatan untuk meliput kegiatan haji. Peliputan itu diselenggarakan di sebuah wadah yang dinamakan "Media Center Haji".
"Saya juga yakin di antara kalian ada yang pernah menjadi anggota Media Center Haji. Dengan demikian, penyelenggaraan haji sudah dilakukan secara transparan. Terlebih lagi, saat penyelenggaraan haji yang saya pimpin, tidak pernah ada kegelisahan dari para jamaah haji. Jadi, tidak ada saya menyalahgunakan wewenang," tuturnya.
Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Mei 2014. Suryadharma diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. KPK menjerat Suryadharma dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.
Dalam kasus penyelenggaraan haji tahun 2010-2013 ini, KPK menduga kerugian negara mencapai Rp1 triliun. KPK menduga telah terjadi penyimpangan, seperti dalam pelaksanaan catering, pemondokan, dan transportasi jamaah haji. KPK telah meminta keterangan ratusan saksi, bahkan mengumpulkan informasi dari otoritas di Arab Saudi
