KPK Petakan 8 Titik Rawan Korupsi di Sektor Pertanahan
Terbaru

KPK Petakan 8 Titik Rawan Korupsi di Sektor Pertanahan

Kantah Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor menjadi tiga tertinggi ketidaktepanan waktu pelayanan.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Tangkapan layar YouTube
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Tangkapan layar YouTube

Jauh sebelum terjadinya peristiwa tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mewanti-wanti delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan melalui kajian Direktorat Pencegahan dan Monitoring.

Delapan titik tersebut merupakan rincian dari dua area rawan, yaitu layanan penerbitan sertifikat dan tata kelola penerbitan Hak Guna Usaha (HGU).

Delapan titik rawan tersebut meliputi masih rendahnya akses penggunaan layanan, ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan, adanya biaya tambahan pada layanan pertanahan, belum diserahkannya berkas yang sudah selesai, lemahnya pengawasan terhadap penerbitan sertifikat, penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan HGU, belum adanya pemetaan sertifikat HGU, serta minimnya pengawasan atas penerbitan HGU.

Dari hasil kajian KPK, misalnya pada identifikasi ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan, ditemukan bahwa rata-rata ketidaktepatan Service Level Agreement (SLA) berdasarkan metrik ketepatan waktu penyelesaian pelayanan masih sangat tinggi. Rata-rata ketidaktepatan SLA penyelesaian layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah Jabodetabek bahkan mencapai 73,49%.

Baca Juga:

“Tiga kantah (Kantor Pertanahan) di wilayah Jabodetabek yang paling tinggi ketidaktepatan waktu layanannya adalah Kantah Kota Depok (91,14%), Kantah Kabupaten Bekasi (87,5%), dan Kantah Kabupaten Bogor (86,9%). Ketidaktepatan SLA terbesar terjadi pada tiga jenis layanan, yaitu peralihan hak jual beli (90,3%), perubahan hak atas tanah (73,4%), dan roya (73,3%),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya yang dikutip Senin (21/9).

KPK juga menemukan persoalan pada aspek biaya. Sebanyak 63,83% responden pengguna layanan langsung menyatakan terdapat biaya tambahan di luar biaya resmi. Dari jumlah tersebut, 53% di antaranya menyebut biaya tambahan mencapai lebih dari 200% dibandingkan biaya resmi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info