Jauh sebelum terjadinya peristiwa tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mewanti-wanti delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan melalui kajian Direktorat Pencegahan dan Monitoring.
Delapan titik tersebut merupakan rincian dari dua area rawan, yaitu layanan penerbitan sertifikat dan tata kelola penerbitan Hak Guna Usaha (HGU).
Delapan titik rawan tersebut meliputi masih rendahnya akses penggunaan layanan, ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan, adanya biaya tambahan pada layanan pertanahan, belum diserahkannya berkas yang sudah selesai, lemahnya pengawasan terhadap penerbitan sertifikat, penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan HGU, belum adanya pemetaan sertifikat HGU, serta minimnya pengawasan atas penerbitan HGU.
Dari hasil kajian KPK, misalnya pada identifikasi ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan, ditemukan bahwa rata-rata ketidaktepatan Service Level Agreement (SLA) berdasarkan metrik ketepatan waktu penyelesaian pelayanan masih sangat tinggi. Rata-rata ketidaktepatan SLA penyelesaian layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah Jabodetabek bahkan mencapai 73,49%.
Baca Juga:
- Bos Summarecon Hingga Dirjen BPN Jadi Tersangka Korupsi Kasus Tanah
- OTT KPK di ATR/BPN, Momentum Berantas Mafia Tanah
“Tiga kantah (Kantor Pertanahan) di wilayah Jabodetabek yang paling tinggi ketidaktepatan waktu layanannya adalah Kantah Kota Depok (91,14%), Kantah Kabupaten Bekasi (87,5%), dan Kantah Kabupaten Bogor (86,9%). Ketidaktepatan SLA terbesar terjadi pada tiga jenis layanan, yaitu peralihan hak jual beli (90,3%), perubahan hak atas tanah (73,4%), dan roya (73,3%),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya yang dikutip Senin (21/9).
KPK juga menemukan persoalan pada aspek biaya. Sebanyak 63,83% responden pengguna layanan langsung menyatakan terdapat biaya tambahan di luar biaya resmi. Dari jumlah tersebut, 53% di antaranya menyebut biaya tambahan mencapai lebih dari 200% dibandingkan biaya resmi.
















