KPK kembali memeriksa Gubernur Riau, Rusli Zainal. Namun, poltisi Partai Golkar itu bukan dimintai keterangan terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam pembahasan revisi Perda No. 6 Tahun Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Riau.
Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Rusli dimintai keterangannya terkait penyelidikan pengadaan stadiun utama untuk PON di Riau serta penyelidikan kasus pengelolaan hutan di Kabupaten Siak dan Pelelawan. "Hari ini KPK memang benar meminta keterangan Gubernur Riau atas nama Pak Rusli Zainal," kata Johan di kantornya, Jumat 19/10).
Untuk penyelidikan pengadaan stadiun utama, lanjut Johan, merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan suap dalam pembahasan revisi Perda No. 6 Tahun Tahun 2010 yang dilakukan lembaganya. Dalam penyidikan ini, sejumlah Anggota DPRD Riau dan beberapa pejabat daerah lainnya sudah diseret ke bui.
Meski sudah ada tim KPK yang terjun ke Riau terkait penyelidikan ini, lembaga antikorupsi itu belum menemukan dua alat bukti yang cukup yang mengakibatkan status kasus naik ke tingkat penyidikan. "Belum ada kesimpulan dugaan tipikor, meski tim KPK sudah turun ke Riau," ujar Johan.
Sedangkan untuk penyelidikan pengelolaan hutan di Kabupaten Pelelawan dan Siak, menurut Johan, merupakan pengembangan kasus dari yang sudah divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa tahun silam. Ia mengatakan, serangkaian penyelidikan ini diambil setelah KPK melakukan validasi terhadap informasi yang muncul di penyidikan ataupun di persidangan. "KPK lakukan penyelidikan setelah dilakukannya validasi."
Dari informasi yang diperoleh hukumonline, pemeriksaan Rusli terkait penyelidikan kasus pengelolaan hutan di Kabupaten Pelelawan dan Siak ini mengenai dikeluarkannya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada 15 perusahaan. Izin ini sendiri dikeluarkan oleh mantan Bupati Pelelawan Tengku Azmun Djafar.
Dari 15 perusahaan yang diberikan izin, di antaranya terdapat perusahaan fiktif yang sengaja didirikan Azmun untuk mendapatkan izin tersebut. IUPHHK-HT diterbitkan Azmun untuk perusahaan-perusahaan yang belum membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH). Tindakan ini yang dinilai majelis hakim sebagai perbuatan melawan hukum secara formil.
















