Karena SK Menteri Kehutanan No. 21/KPTS-II/2001 menentukan IUPHHK-HT selayaknya baru dapat diterbitkan setelah perusahaan pemohon izin melunasi IIUPH. Dalam putusan dengan terdakwa Azmun juga mengungkapkan IUPHHK-HT terbitan Azmun ternyata juga tumpang-tindih dengan wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Yos Raya Timber. Meskipun PT Yos Raya Timber kemudian mendapat kompensasi Rp6 miliar.
Tak berhenti sampai di situ, Azmun dinilai memfasilitasi take over IUPHHK-HT perusahan-perusahaan tersebut kepada PT Karya Sejahtera. Sementara PT Madukoro antara lain kecipratan fee 30 persen dari take over proses IUPHHK-HT. Gara-gara IUPHHK-HT terbitan Azmun itu penebangan hutan Pelalawan terjadi. Karena IUPHHK-HT adalah dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berfungsi untuk pedoman pemanfaatan hasil kayu di wilayah tersebut. Sejumlah RKT yang diajukan pada Gubernur Riau disetujui Rusli sebagai orang nomor satu di provinsi tersebut.
Azmun sendiri telah divonis 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan terkait perkara ini. Selain itu, Azmun juga dihukum membayar uang pengganti Rp12,3 miliar sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau diganjar hukuman selama empat tahun penjara.
Lebih dari tujuh jam, Rusli dimintai keterangannya oleh KPK. Usai diperiksa, tak banyak komentar yang keluar dari Gubernur Riau dua periode itu. Ia hanya mengatakan diperiksa terkait penyelidikan kasus yang sedang dilakukan KPK. "Sedikit (pertanyaan, red), antara 14 atau 17," katanya dan langsung memasuki mobil Kijang Innova putih bernomor polisi B 2056 SQ. Sejumlah ajudan yang mengawal Rusli, turut meninggalkan gedung KPK.
















