Miranda Goeltom yang diperiksa beberapa hari lalu mengatakan tim KPK hanya meminta klarifikasi ketika ia masih menjadi petinggi BI. "Cuma ditanya soal prosedur-prosedur pengambilan keputusan. Iya, saat di BI," kata dia.
Pernyataan Ketua KPK
Dibukanya proses penyelidikan kasus Century sudah terlihat dari pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait tindak lanjut putusan praperadilan yang diajukan MAKI terhadap KPK pada April lalu. "Mohon bersabar sebentar, kemungkinan dibuka penyidikan baru. Bahkan mungkin dari fakta yang ada langsung kemudian ditersangkakan sangat mungkin. Kita akan bicarakan minggu depan kalau pimpinan lengkap kumpul berlima," kata Agus kala itu.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terbitnya putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Effendy Muchtar pada Selasa (10/4) yang memerintahkan KPK untuk tetap melanjutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century sesuai hukum yang berlaku. Dalam putusan itu, KPK diminta memproses sejumlah nama yang ada dalam surat dakwaan seperti Boediono, Muliaman Hadad dan Raden Pardede Cs.
Atas putusan itu, KPK mengaku sudah melakukan sejumlah kajian dengan melibatkan berbagai pihak. Agus mengaku telah memerintahkan penyidik dan penuntut umum untuk menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. "Dan perannya apa, juga kita pasti melihat amar putusan dari kasus yang sebelumnya, kemudian menggali informasi dari berbagai tempat," kata Agus.
Tak hanya itu, Agus meminta anak buahnya membaca sejumlah buku terkait Bank Century. "Anak-anak (buah) saya suruh baca buku-buku, termasuk bukunya Pak Kwik Kian Gie, saya suruh baca itu banyak yang menulis itu. Kemudian sebetulnya masukan dari mereka sudah siap, saya belum baca karena masukan mereka dipaparkan di depan pimpinan, kami masih nunggu kapan pimpinan kumpul," jelasnya.
Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, baru Budi Mulya yang merupakan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI yang menurut putusan pengadilan dianggap terbukti bersalah dalam kasus ini.
Pada tingkat kasasi, ia dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan. Sebelumnya, pengadilan tingkat pertama memutuskan Budi Mulya dipidana penjara selama 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan. Kemudian putusan banding di Pengadilan Tinggi meningkatkan vonis menjadi 12 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.
