Pemeriksaan perdana Idrus Marham sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 berujung dengan rompi oranye. Mantan Menteri Sosial tersebut resmi ditahan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan upaya penahanan ini merupakan hal wajar bagi seseorang yang telah resmi menyandang status tersangka kasus korupsi. Menurut Marwata, penahanan terhadap pria yang juga pernah menjadi Sekjen Partai Golkar ini sebagai upaya mempercepat proses penanganan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 ini.
"Kita proses dalam 20 hari. Syukur-syukur dalam 1 bulan kita bisa selesaikan berkasnya dan kita limpahkan ke pengadilan, itu jauh lebih baik dibanding kita tunda-tunda. Karena itu, salah satu hak dari tersangka supaya proses hukumnya berjalan cepat," kata Marwata kepada wartawan di sela-sela acara media gathering di Kepulauan Seribu, Jumat (31/8/2018). Baca Juga: KPK Curiga Novanto Punya Peran di Kasus Suap PLTU Riau-1
Idrus selama ini memang kerap bersikap kooperatif baik saat pemanggilan sebagai saksi maupun ketika menjadi tersangka, namun hal itu tidak membuatnya bisa lolos dari penahanan. "Itu kewenangan penyidik. Mungkin penyidik menilai bahwa alat bukti cukup dan mungkin penyidik mau mempercepat proses agar segera selesai," jelas Marwata memberikan alasan.
KPK berharap Idrus tetap akan kooperatif kepada tim penyidik termasuk membuka siapa saja pihak lain yang juga ikut terlibat dalam perkara ini. Sebab, hal itu juga akan menguntungkan Idrus sendiri nantinya. Sayangnya, Marwata tidak menjelaskan apa konsekuensi yang diperoleh Idrus jika kooperatif.
Biasanya, tersangka atau terdakwa yang bersikap kooperatif akan dikabulkan bila mengajukan status Justice Collaborator (JC). Selain itu, ia akan mendapat keringanan hukuman dalam jumlah tuntutan di persidangan.
KPK, kata Marwata, juga tidak akan berhenti terhadap Idrus semata, tetapi juga petinggi Partai Golkar lain. Apalagi Idrus ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar.
"Kalau dinilai bahwa ada korelasinya memanggil dan tidak hanya keterangan satu dua orang, tapi alat bukti cukup ya akan kita panggil juga. Rasa-rasanya kalau manggil saksi tidak ada relevansi ya tidak ada gunanya juga," terang Marwata.
Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo memang mengindikasikan penahanan Idrus. "Kalau Anda bertanya penahanan mungkin saja hari ini ditahan," kata Agus.
Idrus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengetahui dan memiliki andil dalam dua pemberian uang kepada Eni Maulani Saragih (EMS) dari Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Pertama sekitar November-Desember 2017 diduga EMS menerima Rp4 Miliar. Kedua, sekitar bulan Maret dan Juni 2018 diduga sekitar Rp2,25 Miliar.
Kemudian Idrus yang dalam proses penerimaan ini sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Sosial juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPM/jual beli) dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.
"Selain itu, IM juga diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah EMS sebesar AS$1,5 juta yang dijanjikan JBK apabila PPA Proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan oleh JBK dan kawan-kawan," kata Basaria di kantornya, Jumat (24/8) lalu.
Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
