Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemgembangan dugaan korupsi di Pemkab Madiun, yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menemukan adanya indikasi pidana lain dalam perkara dugaan korupsi awal yang disidik KPK.
“Penyidik melakukan pengembangan penyidikan setelah ditemukan adanya peristiwa pidana, dugaan gratifikasi dan pencucian uang,” ujar Budi dalam keterangannya dikutip Kamis (24/9).
Namun, saat ini tim penyidik KPK belum menetapkan satu orang pun tersangka dalam perkara ini. Meskipun begitu, lembaga antirasuah ini telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum berkaitan dengan pengusutan tindak pidana tersebut.
Baca Juga:
- Dugaan Pemerasan Wali Kota Madiun: Dari Izin Kampus hingga Minimarket
- KPK OTT Bupati Pati Sudewo, Diduga Perjual-Belikan Jabatan
“Saat ini masih sprindik umum, belum ada penetapan tersangka,” terangnya.
Di Pengadilan Tipikor, Surabaya, Penuntut umum KPK menuntut Maidi dengan pidana penjara selama 7 tahun 2 bulan dalam perkara pemerasan dan gratifikasi. Selain itu ia juga diminta membayar denda sebesar Rp250 juta subsidair 90 hari kurungan. Dia juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp8 miliar.
Dalam tuntutannya, penuntut umum menyatakan Maidi terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Dalam uraian tuntutannya, JPU KPK Palupi Wiryawan menyebut Maidi dinilai telah memanfaatkan jabatannya sebagai Wali Kota Madiun untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Salah satu perkara yang diuraikan berkaitan dengan proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo. Perbuatan yang dilakukan Maidi disebut bertentangan dengan aturan daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 85 Tahun 2020 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan corporate social responsibility (CSR).
Seperti diketahui, KPK menetapkan Maidi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan dengan modus imbalan proyek, dana CSR, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
“Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka. Yakni MD selaku Wali Kota Madiun, RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan MD, dan TM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/1) lalu.
Asep menjelaskan terdapat dua klaster dalam kasus yang menjerat Maidi. Pertama, Klaster Pemerasan. Maidi bersama RR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua, Klaster Gratifikasi. Maidi bersama TM disangkakan melanggar Pasal 12B pada undang-undang yang sama.
















