KPPU Desak Pemerintah Cabut Surat Edaran Pengiriman Surat
Berita

KPPU Desak Pemerintah Cabut Surat Edaran Pengiriman Surat

Diduga mengandung unsur penunjukan langsung, KPPU merekomendasikan agar pemerintah segera mencabut surat edaran tentang pengiriman pos.

Hukumonline News
Hukumonline News
Sut
Bacaan 2 Menit

 

Presiden sendiri, kata Iqbal menyambut baik hasil rekomendasi tersebut. Seperti dituturkan Iqbal, Presiden mengatakan rekomendasi itu bisa menjadi semangat agar usaha perposan di tanah air dapat berkembang dengan baik.

 

Seperti diketahui, polemik persaingan bisnis antara Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) dan Posindo belakangan ini kian pelik, menyusul terbitnya surat edaran Menkominfo yang waktu itu dijabat oleh Sofyan Djalil.

 

Di dalam surat itu disebutkan bahwa, dalam rangka mengemban amanat Perhimpuan Pos Sedunia (Universal Postal Union/UPU, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah) untuk menyelenggarakan layanan pos utamanya surat sampai dengan tingkat berat 2000 gram, kartupos dan warkat pos, pemerintah wajib menjamin layanan tersebut.

 

Dalam pelaksanaanya, pemerintah menugaskan kepada penyelenggara pos yang memenuhi syarat, dalam hal ini Posindo, untuk menyediakan layanan pos di seluruh pelosok tanah air atau daerah terpencil maupun dalam hubungan antar bangsa. Bila ada pihak yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana atau denda.

 

 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos

Pasal 19 ayat (1), bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas dipidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setingi-tingginya Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah).

 

 

Menanggapi rekomendasi ini, Direktur Utama Posindo Hana Suryana mengatakan sebagai operator pihaknya akan mengikuti aturan yang diterbitkan Menkominfo. Meskipun begitu, lanjutnya, dalam operasional nanti Posindo akan berjuang, karena memang memiliki tugas-tugas eksklusif sesuai dengan UU Pos. Terserah regulator untuk mencabut atau tidak surat edaran Menkominfo itu, kata Hana.

 

Berbeda dengan Hana, Ketua Umum Asperindo M. Johari Zein menyambut baik rekomendasi KPPU itu. Kami menyambut baik rekomendasi KPPU itu, imbuhnya.  Menurutnya, pengguna jasa perposan selama ini merasa terancam secara pidana bila menggunakan jasa perusahaan pengiriman jasa ekspres. Sehingga berimbas kepada omzet jasa kurir kota yang terpangkas hingga 50 persen, kata dia.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info