KPPU Desak Pemerintah Cabut Surat Edaran Pengiriman Surat
Berita

KPPU Desak Pemerintah Cabut Surat Edaran Pengiriman Surat

Diduga mengandung unsur penunjukan langsung, KPPU merekomendasikan agar pemerintah segera mencabut surat edaran tentang pengiriman pos.

Hukumonline News
Hukumonline News
Sut
Bacaan 2 Menit

 

Prioritas

Disamping rekomendasi pencabutan surat edaran itu, menurut Iqbal, KPPU juga mengeluarkan rekomendasi agar revisi UU Perposan segera menjadi prioritas DPR. Dia mengatakan kunci utama permasalahan persaingan usaha antara Asperindo, Pos Indonesia dan perusahaan asing adalah penggodokan revisi UU Perposan yang telah tertunda lebih dari 15 tahun.

 

Rekomendasai KPPU tersebut, disambut positif oleh Menkominfo Muhammad Nuh. Menurutnya pemerintah berencana bertemu dengan pelaku usaha dari industri perposan di Indonesia. Dia lebih memilih untuk mendorong pengaturan sendiri (self-regulation) antara pelaku usaha di sektor pengiriman ekspres di tanah air.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info