Prioritas
Disamping rekomendasi pencabutan surat edaran itu, menurut Iqbal, KPPU juga mengeluarkan rekomendasi agar revisi UU Perposan segera menjadi prioritas DPR. Dia mengatakan kunci utama permasalahan persaingan usaha antara Asperindo, Pos Indonesia dan perusahaan asing adalah penggodokan revisi UU Perposan yang telah tertunda lebih dari 15 tahun.
Rekomendasai KPPU tersebut, disambut positif oleh Menkominfo Muhammad Nuh. Menurutnya pemerintah berencana bertemu dengan pelaku usaha dari industri perposan di Indonesia. Dia lebih memilih untuk mendorong pengaturan sendiri (self-regulation) antara pelaku usaha di sektor pengiriman ekspres di tanah air.
















