Mohammad Reza, Kasubdit Litigasi dan Monitoring Putusan KPPU, menyatakan jika seseorang menjual di bawah biaya faktor produksi, maka bisa diduga terjadi predatory pricing. Namun, lanjutnya, pelaku usaha yang melakukan predatory pricing belum bisa dikatakan salah, apabila motif mematikan pesaingnya tidak terbukti. Begitu juga jika kegiatan itu dalam rangka promosi. Sebab, unsur dari Pasal 20 adalah pelaku usaha jual rugi, pelaku usaha punya niat untuk mematikan pelaku usaha pesaingnya.
Reza menambahkan, pada umumnya predatory pricing hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang posisinya dominan. Selain itu, jual rugi tidak mungkin dilakukan dengan jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, biasanya pelaku usaha yang melakukan praktik semacam ini adalah pengusaha yang memiliki skala pasar besar. Dan biasanya produk-produk yang dijual adalah yang elastisitas permintaannya tinggi, tuturnya.
Dominan di Pasar
Selain itu, masih menurut Reza, pelaku usaha yang melakukan jual rugi biasanya adalah pelaku usaha yang dominan dalam pasar. Artinya, dia punya kekuatan besar di pasaran yang tidak dimiliki pesaing lain. Akibatnya, konsumen akan membeli barang dari pelaku usaha tersebut secara terus-menerus. Dan sudah bisa ditebak, si pesaing yang tidak bisa menjual di bawah harga pasar tadi, mati.
Junaidi melanjutkan tujuan dibuatnya pedoman tentang jual rugi adalah memberikan penjelasan kepada para pelaku usaha, praktisi hukum dan ekonomi, instansi terkait, dan publik tentang Pasal 20 dan hal-hal yang dikategorikan sebagai potensi pelanggaran Pasal 20. Pedoman pasal ini mencakup filosofi, semangat, dan arah dari ketentuan dalam mempromosikan persaingan yang sehat.
Pada umumnya, papar Junaidi, praktek jual rugi dimaksudkan untuk lima tujuan. Pertama, mematikan pelaku usaha pesaing. Kedua, membatasi pesaing dengan memberlakukan jual rugi tersebut sebagai entry barrier—penghalang bagi masuknya pelaku usaha lain. Ketiga, untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Keempat, mengurangi kerugian lebih besar. Kelima, sebagai alat strategi pemasaran dimana harga barang yang ditawarkan merupakan harga promosi dalam rangka memperkenalkan produk baru.
Junaidi menambahkan, pelaku usaha melakukan predatory pricing dengan menetapkan harga barang/jasa yang diproduksinya, di bawah biaya rata-rata variable cost (biaya variabel) dalam jangka panjang.
Dia mengungkapkan, terdapat dua analisa yang terkait dengan diberlakukannya unreasonable price (harga yang tidak masuk akal) oleh pelaku usaha. Pertama, mempertimbangkan karakteristik dari pasar, seperti konsentrasi penjual dan kondisi untuk masuk dalam pasar tersebut, yang ditunjukkan dengan adanya market power. Kedua, memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut tidak masuk akal, dengan mengevaluasi perbandingan antara harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha tertuduh dengan biaya produksi.
Budaya pesaingan mendorong bertambahnya jumlah pelaku usaha. Namun perlu diwaspadai, makin banyak pesaing, bisa jadi justru menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Salah satu perilaku anti persaingan adalah jual rugi, bahasa bekennya predatory pricing. Ketentuan ini sebenarnya telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tepatnya dalam Pasal 20. Hanya, hingga sekarang belum ada pedoman yang mengatur soal teknis penerapan Pasal 20 tersebut.
Belakangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawal UU No. 5/1999, berencana menerbitkan pedoman Pasal 20. Draf-nya sudah kita sampaikan ke publik, ujar A. Junaidi, Direktur Komunikasi KPPU dalam forum jurnalis di Kantor KPPU, Jakarta, Rabu (12/8).
Memang, hingga sekarang KPPU belum pernah menghukum pelaku usaha dengan menggunakan Pasal 20. Namun, jika dilihat praktik bisnis yang semakin canggih, tak ada salahnya sebagai bentuk antisipasi, Komisi menelurkan pedoman pasal tersebut. Pasal 20 sendiri berbunyi, Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Itulah yang disebut predatory pricing. Tujuan dari pelaku usaha melakukan kegiatan ini adalah untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan. Perilaku tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya keluar dari pasar dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar (entry barrier).
Meskipun penetapan harga lebih rendah dapat menguntungkan konsumen, namun keuntungan tersebut hanya untuk beberapa waktu saja. Sebab, setelah jangka waktu tertentu, konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi dan mengarah pada harga monopoli.
















