KPPU Rancang Pedoman Pasal Predatory Pricing
Berita

KPPU Rancang Pedoman Pasal Predatory Pricing

Pelaku usaha yang melakukan predatory pricing belum bisa dikatakan melanggar UU No. 5/1999, apabila motif mematikan pesaingnya tidak terbukti, termasuk jika kegiatan itu sekedar promosi belaka.

Hukumonline News
Hukumonline News
M-7
Bacaan 2 Menit

 

Mohammad Reza, Kasubdit Litigasi dan Monitoring Putusan KPPU, menyatakan jika seseorang menjual di bawah biaya faktor produksi, maka bisa diduga terjadi predatory pricing. Namun, lanjutnya, pelaku usaha yang melakukan predatory pricing belum bisa dikatakan salah, apabila motif mematikan pesaingnya tidak terbukti. Begitu juga jika kegiatan itu dalam rangka promosi. Sebab, unsur dari Pasal 20 adalah pelaku usaha jual rugi, pelaku usaha punya niat untuk mematikan pelaku usaha pesaingnya.

 

Reza menambahkan, pada umumnya predatory pricing hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang posisinya dominan. Selain itu, jual rugi tidak mungkin dilakukan dengan jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, biasanya pelaku usaha yang melakukan praktik semacam ini adalah pengusaha yang memiliki skala pasar besar. Dan biasanya produk-produk yang dijual adalah yang elastisitas permintaannya tinggi, tuturnya.

 

Dominan di Pasar

Selain itu, masih menurut  Reza, pelaku usaha yang melakukan jual rugi biasanya adalah pelaku usaha yang dominan dalam pasar. Artinya, dia punya kekuatan besar di pasaran yang tidak dimiliki pesaing lain. Akibatnya, konsumen akan membeli barang dari pelaku usaha tersebut secara terus-menerus. Dan sudah bisa ditebak, si pesaing yang tidak bisa menjual di bawah harga pasar tadi, mati.

 

Junaidi melanjutkan tujuan dibuatnya pedoman tentang jual rugi adalah memberikan penjelasan kepada para pelaku usaha, praktisi hukum dan ekonomi, instansi terkait, dan publik tentang Pasal 20 dan hal-hal yang dikategorikan sebagai potensi pelanggaran Pasal 20. Pedoman pasal ini mencakup filosofi, semangat, dan arah dari ketentuan dalam mempromosikan persaingan yang sehat.

 

Pada umumnya, papar Junaidi, praktek jual rugi dimaksudkan untuk lima tujuan. Pertama, mematikan pelaku usaha pesaing. Kedua, membatasi pesaing dengan memberlakukan jual rugi tersebut sebagai entry barrier—penghalang bagi masuknya pelaku usaha lain. Ketiga, untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Keempat, mengurangi kerugian lebih besar. Kelima, sebagai alat strategi pemasaran dimana harga barang yang ditawarkan merupakan harga promosi dalam rangka memperkenalkan produk baru.

 

Junaidi menambahkan, pelaku usaha melakukan predatory pricing dengan menetapkan harga barang/jasa yang diproduksinya, di bawah biaya rata-rata variable cost (biaya variabel) dalam jangka panjang.

 

Dia mengungkapkan, terdapat dua analisa yang terkait dengan diberlakukannya unreasonable price (harga yang tidak masuk akal) oleh pelaku usaha. Pertama, mempertimbangkan karakteristik dari pasar, seperti konsentrasi penjual dan kondisi untuk masuk dalam pasar tersebut, yang ditunjukkan dengan adanya market power. Kedua, memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut tidak masuk akal, dengan mengevaluasi perbandingan antara harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha tertuduh dengan biaya produksi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info