Mengenai hal ini, pemerintah melalui Departemen Pertanian sudah memberikan tanggapannya. Menteri Pertanian menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan pedoman kemitraan yang mengatur tujuan, asas, pola kemitraan dan pembinaan pengawasan serta pengendalian.
KPPU juga melihat adanya kebijakan yang merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar yang berjalan. Contoh konkret masalah ini adalah kebijakan industri gula dan pupuk. KPPU belum memberikan saran-sarannya kepada pemerintah tetapi sedang dalam proses menyelesaikan kajian-kajian.
10 perkara sudah ditangani
Selama 2003 ini, KPPU telah menangani 10 perkara dari 45 laporan yang masuk. "Empat perkara telah diputus, dua pada tahap pembuatan putusan, tiga masih dalam proses," jelas Sutrisno. Satu perkara lagi ditetapkan untuk tidak masuk ke pemeriksaan lanjutan.
Terhadap 35 kasus lain, Sutrisno menjelaskan bahwa KPPU tidak menindaklanjuti karena data-data dan bukti-bukti dari pelapor tidak cukup. Tahun ini juga, KPPU yang kalah dalam kasus reservasi penyediaan tiket Garuda Indonesia di Pengadilan Tinggi masih melanjutkan proses kasasi di Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum ada putusan MA terhadap kasus tersebut.
Kasus lain yang menjadi sorotan adalah kasus kantor Akuntan Publik Eddy Pianto. Kantor yang mengaudit PT. Telkom ini diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No.5 tahun 1999 karena menghalang-halangi masuknya jasa audit yang lain. KPPU tidak menjelaskan siapa pelapornya karena dalam UU memang tidak boleh disebutkan. Sampai saat ini kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan lanjutan.