Untuk menyiasati masalah nama dan identitas ganda dalam DPT, Endang mengatakan KPU telah menyiapkan penangkal atau sistem pencegahan agar masalah ini tidak terulang lagi. KPU juga sudah menyiapkan sebuah program yang bernama DP Tools, ujarnya.
Endang menjelaskan dengan DP Tools, maka KPU di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dapat mendeteksi nama pemilih yang ganda. Saat ini, DP Tools sudah disebar ke seluruh KPU di Indonesia. Penggunaan alat ini nantinya, lanjut Endang, akan dimaksimalkan pada saat pemutakhiran data pemilih dan juga pada saat pendataan pemilih untuk daftar pemilih pilpres.
Mahasiswa pendatang
Ketua Umum PB HMI Arip Musthopa menyatakan siap melakukan sosialisasi secara masif. Keterlibatan HMI dalam sosialisasi ini, menurut Arip, didasari oleh rasa keprihatinan atas masalah daftar pemilih dalam pemilu legislaltif lalu. Hak politik warga negara dijamin dalam undang-undang. Jadi tidak ada alasan teknis yang bisa dijadikan alasan untuk masalah daftar pemilih ini, tegasnya.
Arip menjelaskan dalam menggelar sosialisasi, PB HMI akan menitikberatkan kepada mahasiswa pendatang di kota-kota besar yang pada pemilu legislatif kehilangan hak suara karena tidak terdaftar di daerah domisilinya. Salah satu caranya, PB HMI akan membentuk posko informasi perbaikian daftar pemilih pilpres di titik-titik domisili para mahasiswa. Selain mahasiswa, PB HMI juga akan melakukan sosialisasi untuk masyarakat marginal dan perkampungan yang minim akses informasi.
PB HMI, kata Arip, akan menyebarkan berbagai materi sosialisasi berupa poster dan stiker berisi ajakan kepada masyarakat untuk mencermati DPS pilpres. Penyebaran materi sosialisasi ini akan dilakukan PB HMI bekerjasama dengan KPU setempat sehingga bisa berjalan sinergis.
