Sudah lebih dari empat dekade berlalu sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan pada tahun 1981. Penantian panjang untuk memperbarui fondasi hukum acara pidana itu kini secara formal telah berakhir. Rancangan KUHAP disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 18 November 2025, lalu diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 17 Desember 2025, dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Namun, pengundangan bukanlah garis akhir. Ia hanya memindahkan pertanyaan besar kita: dari apakah KUHAP perlu diubah, menjadi apakah KUHAP baru sungguh mampu mengubah wajah peradilan pidana Indonesia. Ini penting, sebab undang-undang yang lahir dengan janji besar pun bisa kehilangan maknanya bila berhenti pada teks, sementara praktik di lapangan tetap berjalan dengan cara lama.
Secara normatif, KUHAP baru memang membawa pembaruan penting. Ia memuat penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas; penyempurnaan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum; perubahan pengaturan upaya paksa; penguatan mekanisme praperadilan; pengaturan keadilan restoratif; penguatan peran advokat; hingga pengaturan ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Inilah yang membuat pengundangan KUHAP baru layak dibaca sebagai satu peluang besar. Tetapi, justru karena itulah, ia harus diuji dengan ukuran yang lebih keras.
Undang-Undang Baru, Ujian Lama
Salah satu harapan terbesar dari KUHAP baru terletak pada janjinya untuk memperkuat posisi warga negara ketika berhadapan dengan aparatur penegak hukum. Dalam berbagai forum sosialisasi implementasi, pemerintah menegaskan bahwa KUHAP 2025 menempatkan due process of law, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan peran advokat sebagai bagian penting dari semangat pembaruannya. Bahkan, dalam pembacaan resmi pemerintah, advokat tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai pelengkap prosedur, melainkan sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga kesetaraan para pihak.
Namun, pengalaman kita selama ini mengajarkan bahwa hak-hak prosedural adalah hak yang paling mudah dipuji di atas kertas, tetapi paling mudah pula dipinggirkan dalam ruang pemeriksaan. Karena itu, penguatan posisi advokat harus dibaca bukan sebagai penghias pasal, melainkan sebagai keharusan yang hidup sejak detik pertama seseorang diperiksa. Tanpa itu, equality of arms hanya akan terdengar indah dalam seminar-seminar hukum, tetapi tetap sunyi dalam praktik.
Kekhawatiran semacam itu bukan tanpa alasan. Pasca pengundangan KUHAP baru, sejumlah kelompok masyarakat sipil tetap mengingatkan adanya risiko pembesaran diskresi aparat penegak hukum, terutama apabila pengawasan yudisial tidak dijalankan secara sungguh-sungguh. Kritik ini tidak perlu diperlakukan sebagai gangguan terhadap optimisme, melainkan sebagai pengingat bahwa reformasi hukum acara pidana pada dasarnya adalah soal membatasi kekuasaan koersif negara agar tidak menjelma menjadi kesewenang-wenangan yang dibungkus legalitas.
Restoratif Bukan Sekadar Wacana
Keadilan restoratif tidak lagi berhenti sebagai wacana. KUHAP baru telah menuliskannya secara eksplisit sebagai bagian dari bangunan hukum acara pidana nasional. Ini merupakan pergeseran penting, karena selama bertahun-tahun sistem peradilan pidana kita terlalu akrab dengan logika penghukuman, tetapi terlalu hemat dalam pemulihan.
