Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, pada 12 Maret 2026 lalu bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan sebuah ujian krusial bagi integritas sistem hukum nasional. Keterlibatan empat prajurit dari Detasemen Markas (Denma) BAIS TNI dalam aksi tersebut di kawasan publik menunjukkan bahwa jelas bukan sekadar pelanggaran internal, melainkan tindak pidana umum yang secara langsung menyasar warga sipil.

Peristiwa ini menguji satu hal yang lebih mendasar yaitu apakah sistem peradilan Indonesia saat ini mampu menghadirkan keadilan yang utuh ketika pelaku berasal dari institusi yang memiliki yurisdiksi hukumnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, persoalan utama bukan lagi siapa pelakunya, melainkan di forum peradilan mana perkara tersebut akan diproses, dan sejauh mana kebenaran dapat diungkap secara terbuka.
Ambiguitas Pengaturan Koneksitas
Jika ditelusuri dari aspek peraturan perundang-undangan, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan forum peradilan yang digunakan, tetapi juga dengan bagaimana suatu perkara sejak awal dikonstruksikan. Dalam konteks ini, isu koneksitas menjadi relevan untuk ditegaskan, meskipun dalam perkembangan saat ini pelaku yang terungkap masih berasal dari unsur militer. Hal ini karena suatu tindak pidana pada dasarnya tidak selalu berdiri sebagai perbuatan individual yang terpisah, melainkan dapat merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang melibatkan lebih dari satu pihak. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan unsur sipil yang belum terungkap, sehingga sejak awal penentuan forum peradilan perlu mempertimbangkan potensi keterkaitan tersebut secara utuh.
Dalam kerangka tersebut, pengaturan koneksitas dalam Pasal 170 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menjadi titik krusial. Ketentuan ini menetapkan bahwa penentuan forum peradilan didasarkan pada “titik berat kerugian”, termasuk pada kepentingan militer. Namun, norma tersebut tidak disertai parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan militer, sehingga membuka ruang tafsir yang luas dalam praktik. Dalam situasi tertentu, ambiguitas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan yurisdiksi, terutama ketika perkara melibatkan kepentingan publik yang lebih luas.
Dalam praktik, ambiguitas tersebut berpotensi menimbulkan tarik-menarik yurisdiksi yang justru menjauhkan perkara dari forum yang paling optimal untuk mengungkap kebenaran. Bagi penuntut umum, ketidakjelasan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, karena membuka kemungkinan bahwa tindak pidana umum yang seharusnya menjadi domain peradilan umum ditarik ke dalam mekanisme yang lebih tertutup.
Persoalan ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan ketidaksinkronan kerangka hukum yang lebih luas. Secara normatif, Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah menegaskan bahwa prajurit tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Namun, ketentuan tersebut hingga kini belum dapat dijalankan secara efektif karena masih terhambat oleh Pasal 74 sebagai ketentuan peralihan, yang mensyaratkan pembentukan undang-undang peradilan militer yang baru. Akibatnya, dalam praktik, penanganan perkara yang melibatkan prajurit TNI masih tetap mengacu pada kerangka lama dalam UU Nomor 31 Tahun 1997, sehingga arah reformasi yang telah dirumuskan secara normatif belum sepenuhnya terimplementasi.
Kondisi tersebut pada akhirnya tidak hanya menimbulkan stagnasi normatif, tetapi juga berimplikasi langsung pada ketidakpastian dalam penentuan forum peradilan, khususnya dalam perkara yang berpotensi melibatkan lebih dari satu rezim yurisdiksi. Ketika batas antara peradilan umum dan peradilan militer tidak ditegaskan secara operasional, maka proses penanganan perkara sejak awal sudah berada dalam ruang yang tidak sepenuhnya pasti.
















