Reformasi Koneksitas dan Penuntutan Terpadu
Persoalan koneksitas dan dualisme peradilan pada akhirnya tidak cukup diselesaikan melalui penafsiran semata, melainkan memerlukan langkah konkret dalam pembenahan sistem hukum. Tanpa intervensi yang terarah, ambiguitas norma dan tumpang tindih kewenangan justru akan terus memproduksi ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Langkah pertama yang mendesak adalah melakukan pembaruan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, agar selaras dengan arah reformasi yang telah ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Penataan ini penting untuk memastikan bahwa yurisdiksi peradilan militer benar-benar dibatasi pada pelanggaran yang bersifat militer, sementara tindak pidana umum ditangani dalam peradilan umum secara konsisten.
Di sisi lain, pengaturan koneksitas dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) juga memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam memberikan parameter yang jelas terhadap konsep “titik berat kerugian”. Tanpa kejelasan tersebut, penentuan forum akan terus berada dalam ruang tafsir yang berpotensi menimbulkan tarik-menarik yurisdiksi. Lebih jauh lagi, KUHAP Baru saat ini juga belum mengatur mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer mengenai forum yang berwenang.
Kekosongan ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 202 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997, yang memberikan titik temu melalui kewenangan pengambilan keputusan akhir. Tanpa mekanisme serupa dalam KUHAP Baru, perkara koneksitas berisiko terhambat dalam ketidakpastian prosedural. Dalam konteks ini, diperlukan langkah sementara melalui pengaturan teknis guna menjamin kepastian hukum dalam praktik.
Dalam kerangka yang lebih struktural, keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) seharusnya dapat dimaksimalkan sebagai jembatan dalam mewujudkan single prosecution system. Melalui fungsi koordinatif dan integratif antara penuntutan sipil dan militer, JAMPIDMIL memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa penanganan perkara koneksitas tidak berjalan secara terpisah, melainkan dalam satu kerangka kebijakan penuntutan nasional. Optimalisasi peran ini menjadi penting untuk mengurangi fragmentasi perkara sekaligus memperkuat konsistensi dalam penentuan forum yang berorientasi pada kepentingan keadilan substantif.
Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas yakni komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam instrumen nasional dan internasional. Keadilan tidak seharusnya ditentukan oleh status pelaku, melainkan oleh dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Tanpa penyelarasan yang konsisten, dualisme sistem justru akan terus membuka ruang ketidakpastian yang berpotensi melemahkan tujuan utama penegakan hukum itu sendiri.
*) Dea Tri Afrida, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















