Risiko Teknis Penuntutan dan Hilangnya Hak korban
Ketidakpastian dalam penentuan forum tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi berdampak langsung pada praktik penegakan hukum. Salah satu konsekuensi yang paling nyata adalah potensi terjadinya fragmentasi perkara melalui mekanisme pemisahan berkas (splitsing) yakni ketika penanganan terhadap pelaku dari unsur yang berbeda dilakukan dalam forum peradilan yang terpisah. Dalam situasi demikian, suatu tindak pidana yang seharusnya dipandang sebagai satu rangkaian peristiwa utuh justru terpecah ke dalam konstruksi pembuktian yang berdiri sendiri-sendiri.
Fragmentasi ini membawa implikasi serius dalam perspektif penuntutan. Bagi penuntut umum, pemisahan forum berpotensi melemahkan bangunan pembuktian yang seharusnya disusun secara komprehensif. Keterangan saksi, alat bukti, dan hubungan antar peristiwa yang semestinya saling menguatkan menjadi tersebar dalam dua sistem yang berbeda, sehingga membuka risiko inkonsistensi. Terlebih lagi, Pasal 218 huruf b KUHAP Baru memberikan ruang bagi terdakwa dalam berkas terpisah untuk mengundurkan diri sebagai saksi, yang berpotensi memutus mata rantai penelusuran peran aktor intelektual. Risiko tersebut semakin besar ketika dikaitkan dengan karakter peradilan militer yang masih dipengaruhi struktur komando, termasuk kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk menghentikan perkara demi kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) huruf h UU Nomor 31 Tahun 1997. Ketika konstruksi perkara terputus, kemampuan hukum untuk menjangkau keseluruhan peristiwa, termasuk rantai komando (chain of command), menjadi terbatas.
Dampak dualisme sistem ini juga menyentuh langsung kepentingan korban. Perbedaan forum peradilan berpotensi menghasilkan standar yang berbeda dalam hal transparansi dan akuntabilitas proses. Dalam peradilan umum, terdapat mekanisme pengawasan melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 20 Tahun 2025, yang memungkinkan pengujian atas keabsahan tindakan penegak hukum. Sebaliknya, dalam peradilan militer, mekanisme tersebut tidak dikenal secara eksplisit karena kuatnya asas kesatuan komando.
Kondisi ini berimplikasi pada posisi korban yang cenderung terpinggirkan. Meskipun KUHAP Baru menempatkan korban sebagai subjek hukum dengan hak atas informasi dan partisipasi, dalam praktik peradilan militer korban sipil kerap hanya diposisikan sebagai saksi. Akibatnya, akses terhadap pemulihan, termasuk restitusi dan kompensasi, menjadi terbatas, diperparah oleh sifat tertutup peradilan militer dengan dalih “rahasia militer” yang membatasi transparansi dan akuntabilitas proses.
Perbedaan standar tersebut juga perlu dilihat dalam konteks komitmen Indonesia terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Melalui ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, negara berkewajiban menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang setara di depan hukum tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 dan Pasal 26 ICCPR. Oleh karena itu, ketika perbedaan forum berpotensi menghasilkan standar penanganan yang berbeda dalam perkara yang serupa, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi konsistensi sistem hukum nasional dalam mewujudkan keadilan substantif.
Arah Global dan Batas Yurisdiksi Militer
Dalam perspektif perbandingan hukum, pengaturan peradilan militer di Indonesia menunjukkan kebutuhan untuk terus diselaraskan dengan perkembangan praktik di berbagai negara. Sejumlah negara demokrasi seperti Jerman dan Belanda telah mengadopsi model yang menempatkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam yurisdiksi peradilan sipil (KontraS: 2009). Di Jerman, prajurit tunduk pada hukum pidana umum dan diadili di pengadilan sipil, sementara Belanda mengintegrasikan penanganan perkara militer melalui kamar khusus dalam peradilan umum dengan penuntut sipil (Officier van Justitie). Pendekatan ini dirancang untuk menjaga konsistensi standar peradilan sekaligus menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa integrasi fungsi penuntutan dalam kerangka peradilan umum dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus tetap menjaga kepentingan institusional militer. Hal ini juga sejalan dengan berbagai prinsip internasional, termasuk yang berkembang dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan bahwa yurisdiksi peradilan militer idealnya dibatasi pada pelanggaran yang bersifat militer murni (military offences). Sementara tindak pidana umum, khususnya yang berdampak pada warga sipil, ditangani dalam sistem peradilan umum (Emmanuel Decaux, 2006:13).
















