Menguji Batas Peradilan Militer di Era KUHAP Baru
OPINI

Menguji Batas Peradilan Militer di Era KUHAP Baru

Keadilan tidak seharusnya ditentukan oleh status pelaku, melainkan oleh dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Tanpa penyelarasan yang konsisten, dualisme sistem justru akan terus membuka ruang ketidakpastian yang berpotensi melemahkan tujuan utama penegakan hukum itu sendiri.

•Bacaan 7 Menit
DT
Penulis Opini

Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, pada 12 Maret 2026 lalu bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan sebuah ujian krusial bagi integritas sistem hukum nasional. Keterlibatan empat prajurit dari Detasemen Markas (Denma) BAIS TNI dalam aksi tersebut di kawasan publik menunjukkan bahwa jelas bukan sekadar pelanggaran internal, melainkan tindak pidana umum yang secara langsung menyasar warga sipil.

Hukumonline
Hukumonline

Peristiwa ini menguji satu hal yang lebih mendasar yaitu apakah sistem peradilan Indonesia saat ini mampu menghadirkan keadilan yang utuh ketika pelaku berasal dari institusi yang memiliki yurisdiksi hukumnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, persoalan utama bukan lagi siapa pelakunya, melainkan di forum peradilan mana perkara tersebut akan diproses, dan sejauh mana kebenaran dapat diungkap secara terbuka.

Ambiguitas Pengaturan Koneksitas

Jika ditelusuri dari aspek peraturan perundang-undangan, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan forum peradilan yang digunakan, tetapi juga dengan bagaimana suatu perkara sejak awal dikonstruksikan. Dalam konteks ini, isu koneksitas menjadi relevan untuk ditegaskan, meskipun dalam perkembangan saat ini pelaku yang terungkap masih berasal dari unsur militer. Hal ini karena suatu tindak pidana pada dasarnya tidak selalu berdiri sebagai perbuatan individual yang terpisah, melainkan dapat merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang melibatkan lebih dari satu pihak. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan unsur sipil yang belum terungkap, sehingga sejak awal penentuan forum peradilan perlu mempertimbangkan potensi keterkaitan tersebut secara utuh.

Dalam kerangka tersebut, pengaturan koneksitas dalam Pasal 170 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menjadi titik krusial. Ketentuan ini menetapkan bahwa penentuan forum peradilan didasarkan pada “titik berat kerugian”, termasuk pada kepentingan militer. Namun, norma tersebut tidak disertai parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan militer, sehingga membuka ruang tafsir yang luas dalam praktik. Dalam situasi tertentu, ambiguitas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan yurisdiksi, terutama ketika perkara melibatkan kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam praktik, ambiguitas tersebut berpotensi menimbulkan tarik-menarik yurisdiksi yang justru menjauhkan perkara dari forum yang paling optimal untuk mengungkap kebenaran. Bagi penuntut umum, ketidakjelasan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, karena membuka kemungkinan bahwa tindak pidana umum yang seharusnya menjadi domain peradilan umum ditarik ke dalam mekanisme yang lebih tertutup.

Persoalan ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan ketidaksinkronan kerangka hukum yang lebih luas. Secara normatif, Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah menegaskan bahwa prajurit tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Namun, ketentuan tersebut hingga kini belum dapat dijalankan secara efektif karena masih terhambat oleh Pasal 74 sebagai ketentuan peralihan, yang mensyaratkan pembentukan undang-undang peradilan militer yang baru. Akibatnya, dalam praktik, penanganan perkara yang melibatkan prajurit TNI masih tetap mengacu pada kerangka lama dalam UU Nomor 31 Tahun 1997, sehingga arah reformasi yang telah dirumuskan secara normatif belum sepenuhnya terimplementasi.

Kondisi tersebut pada akhirnya tidak hanya menimbulkan stagnasi normatif, tetapi juga berimplikasi langsung pada ketidakpastian dalam penentuan forum peradilan, khususnya dalam perkara yang berpotensi melibatkan lebih dari satu rezim yurisdiksi. Ketika batas antara peradilan umum dan peradilan militer tidak ditegaskan secara operasional, maka proses penanganan perkara sejak awal sudah berada dalam ruang yang tidak sepenuhnya pasti.

Risiko Teknis Penuntutan dan Hilangnya Hak korban

Ketidakpastian dalam penentuan forum tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi berdampak langsung pada praktik penegakan hukum. Salah satu konsekuensi yang paling nyata adalah potensi terjadinya fragmentasi perkara melalui mekanisme pemisahan berkas (splitsing) yakni ketika penanganan terhadap pelaku dari unsur yang berbeda dilakukan dalam forum peradilan yang terpisah. Dalam situasi demikian, suatu tindak pidana yang seharusnya dipandang sebagai satu rangkaian peristiwa utuh justru terpecah ke dalam konstruksi pembuktian yang berdiri sendiri-sendiri.

Fragmentasi ini membawa implikasi serius dalam perspektif penuntutan. Bagi penuntut umum, pemisahan forum berpotensi melemahkan bangunan pembuktian yang seharusnya disusun secara komprehensif. Keterangan saksi, alat bukti, dan hubungan antar peristiwa yang semestinya saling menguatkan menjadi tersebar dalam dua sistem yang berbeda, sehingga membuka risiko inkonsistensi. Terlebih lagi, Pasal 218 huruf b KUHAP Baru memberikan ruang bagi terdakwa dalam berkas terpisah untuk mengundurkan diri sebagai saksi, yang berpotensi memutus mata rantai penelusuran peran aktor intelektual. Risiko tersebut semakin besar ketika dikaitkan dengan karakter peradilan militer yang masih dipengaruhi struktur komando, termasuk kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk menghentikan perkara demi kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) huruf h UU Nomor 31 Tahun 1997. Ketika konstruksi perkara terputus, kemampuan hukum untuk menjangkau keseluruhan peristiwa, termasuk rantai komando (chain of command), menjadi terbatas.

Dampak dualisme sistem ini juga menyentuh langsung kepentingan korban. Perbedaan forum peradilan berpotensi menghasilkan standar yang berbeda dalam hal transparansi dan akuntabilitas proses. Dalam peradilan umum, terdapat mekanisme pengawasan melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 20 Tahun 2025, yang memungkinkan pengujian atas keabsahan tindakan penegak hukum. Sebaliknya, dalam peradilan militer, mekanisme tersebut tidak dikenal secara eksplisit karena kuatnya asas kesatuan komando.

Kondisi ini berimplikasi pada posisi korban yang cenderung terpinggirkan. Meskipun KUHAP Baru menempatkan korban sebagai subjek hukum dengan hak atas informasi dan partisipasi, dalam praktik peradilan militer korban sipil kerap hanya diposisikan sebagai saksi. Akibatnya, akses terhadap pemulihan, termasuk restitusi dan kompensasi, menjadi terbatas, diperparah oleh sifat tertutup peradilan militer dengan dalih “rahasia militer” yang membatasi transparansi dan akuntabilitas proses.

Perbedaan standar tersebut juga perlu dilihat dalam konteks komitmen Indonesia terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Melalui ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, negara berkewajiban menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang setara di depan hukum tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 dan Pasal 26 ICCPR. Oleh karena itu, ketika perbedaan forum berpotensi menghasilkan standar penanganan yang berbeda dalam perkara yang serupa, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi konsistensi sistem hukum nasional dalam mewujudkan keadilan substantif.

Arah Global dan Batas Yurisdiksi Militer

Dalam perspektif perbandingan hukum, pengaturan peradilan militer di Indonesia menunjukkan kebutuhan untuk terus diselaraskan dengan perkembangan praktik di berbagai negara. Sejumlah negara demokrasi seperti Jerman dan Belanda telah mengadopsi model yang menempatkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam yurisdiksi peradilan sipil (KontraS: 2009). Di Jerman, prajurit tunduk pada hukum pidana umum dan diadili di pengadilan sipil, sementara Belanda mengintegrasikan penanganan perkara militer melalui kamar khusus dalam peradilan umum dengan penuntut sipil (Officier van Justitie). Pendekatan ini dirancang untuk menjaga konsistensi standar peradilan sekaligus menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa integrasi fungsi penuntutan dalam kerangka peradilan umum dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus tetap menjaga kepentingan institusional militer. Hal ini juga sejalan dengan berbagai prinsip internasional, termasuk yang berkembang dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan bahwa yurisdiksi peradilan militer idealnya dibatasi pada pelanggaran yang bersifat militer murni (military offences). Sementara tindak pidana umum, khususnya yang berdampak pada warga sipil, ditangani dalam sistem peradilan umum (Emmanuel Decaux,  2006:13).

Reformasi Koneksitas dan Penuntutan Terpadu

Persoalan koneksitas dan dualisme peradilan pada akhirnya tidak cukup diselesaikan melalui penafsiran semata, melainkan memerlukan langkah konkret dalam pembenahan sistem hukum. Tanpa intervensi yang terarah, ambiguitas norma dan tumpang tindih kewenangan justru akan terus memproduksi ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Langkah pertama yang mendesak adalah melakukan pembaruan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, agar selaras dengan arah reformasi yang telah ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Penataan ini penting untuk memastikan bahwa yurisdiksi peradilan militer benar-benar dibatasi pada pelanggaran yang bersifat militer, sementara tindak pidana umum ditangani dalam peradilan umum secara konsisten.

Di sisi lain, pengaturan koneksitas dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) juga memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam memberikan parameter yang jelas terhadap konsep “titik berat kerugian”. Tanpa kejelasan tersebut, penentuan forum akan terus berada dalam ruang tafsir yang berpotensi menimbulkan tarik-menarik yurisdiksi. Lebih jauh lagi, KUHAP Baru saat ini juga belum mengatur mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer mengenai forum yang berwenang.

Kekosongan ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 202 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997, yang memberikan titik temu melalui kewenangan pengambilan keputusan akhir. Tanpa mekanisme serupa dalam KUHAP Baru, perkara koneksitas berisiko terhambat dalam ketidakpastian prosedural. Dalam konteks ini, diperlukan langkah sementara melalui pengaturan teknis guna menjamin kepastian hukum dalam praktik.

Dalam kerangka yang lebih struktural, keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) seharusnya dapat dimaksimalkan sebagai jembatan dalam mewujudkan single prosecution system. Melalui fungsi koordinatif dan integratif antara penuntutan sipil dan militer, JAMPIDMIL memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa penanganan perkara koneksitas tidak berjalan secara terpisah, melainkan dalam satu kerangka kebijakan penuntutan nasional. Optimalisasi peran ini menjadi penting untuk mengurangi fragmentasi perkara sekaligus memperkuat konsistensi dalam penentuan forum yang berorientasi pada kepentingan keadilan substantif.

Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas yakni komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam instrumen nasional dan internasional. Keadilan tidak seharusnya ditentukan oleh status pelaku, melainkan oleh dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Tanpa penyelarasan yang konsisten, dualisme sistem justru akan terus membuka ruang ketidakpastian yang berpotensi melemahkan tujuan utama penegakan hukum itu sendiri.

 

*) Dea Tri Afrida, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

kuhapperadilan militermilitertni
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info