KUHP Baru Berlaku, Ini Asas Hukum yang Perlu Diketahui
Terbaru

KUHP Baru Berlaku, Ini Asas Hukum yang Perlu Diketahui

Sejak 2 Januari 2026, aparat hukum harus menyesuaikan diri dengan ketentuan baru yang menekankan kepastian hukum, perlindungan HAM, dan keseimbangan kepentingan negara.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku di Indonesia. Sehingga, aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim perlu menyesuaikan diri dengan ketentuan baru.

Pemberlakuan KUHP inipun menandai era hukum pidana modern yang menekankan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan keseimbangan antara kepentingan negara dan pelaku tindak pidana. Untuk memahami penerapan KUHP baru secara tepat, sangat penting mengetahui asas-asas hukum yang menjadi fondasinya.

Asas yang paling mendasar adalah asas legalitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, yang berarti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang. Asas ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali berdasarkan peraturan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan kata lain, hukum pidana tidak berlaku surut atau non retroaktif.

Namun, KUHP baru juga mengenalkan pengecualian melalui prinsip lex mitior. Jika setelah perbuatan pidana terjadi perubahan hukum yang lebih menguntungkan pelaku, ketentuan yang paling ringan akan diterapkan. Misalnya, apabila suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap tindak pidana menurut KUHP lama tidak lagi dianggap tindak pidana di KUHP baru, proses hukum terhadap pelaku harus dihentikan, dan putusan pemidanaan yang sudah berkekuatan hukum tetap dibatalkan. Dengan demikian, asas non retroaktif tetap terjaga, sambil memberikan perlindungan hak pelaku.

Baca juga:

KUHP Nasional memperkenalkan asas transisi, yang menjadi jembatan antara ketentuan pidana lama dan baru. Asas ini memungkinkan ketentuan pidana baru diterapkan pada perbuatan yang dilakukan sebelum KUHP baru berlaku, asalkan memenuhi syarat tertentu. Misalnya, seorang pelaku melakukan tindak pidana pada November 2025 berdasarkan KUHP lama, tetapi proses peradilan berlangsung setelah 2 Januari 2026. Dalam hal ini, dakwaan dan penerapan hukum dapat disesuaikan dengan KUHP baru, selama tidak merugikan pelaku. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Nasional.

Selanjutnya, asas lex favor reo juga diadopsi ke dalam KUHP baru. Asas ini menekankan bahwa ketentuan hukum yang paling meringankan pelaku harus diterapkan bila terjadi perubahan peraturan. Asas ini mencakup dekriminalisasi perbuatan, pembatasan pertanggungjawaban pidana, dan pengurangan sanksi. Contohnya, jika ancaman pidana dalam KUHP lama lebih ringan daripada KUHP baru, maka ancaman pidana lama tetap berlaku demi melindungi hak pelaku.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info